Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto

Abstract

Pada kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, yang menangani terkait pengadaan dan pemeliharaan barang kantor pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang sekaligus sebagai PPTK. Selain PPTK terdapat pejabat terkait, diantaranya PPK, PA, PPBJ, PPHP, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang dan Sekretaris. Berdasarkan Praktik Kerja Nyata (PKN) yang telah dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Peralatan Kantor Prosedur Operasional Standar pengelolaan peralatan kantor terdiri dari beberapa langkah yaitu perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan. a. Perencanaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perencanaan pengadaan dapat dilakukan dengan melihat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) oleh PPTK, lalu setelah mengetahui informasi terkait pengadaan barang yang akan dilakukan seperti spesifikasi sampai pada jumlah anggaran yang dibutuhkan, PPTK dapat melanjutkan proses pengadaan dengan penyedia barang. b. Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan peralatan kantor dilakukan dengan penerimaan penawaran harga dari penyedia kepada PPTK yang akan diteruskan atau disampaikan kepada Kepala Badan yang sekaligus menjadi PPK. Selanjutnya jika PPK sudah menyetujui penyedia yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan barang, maka proses pemesanan dapat dilakukan dan barang pun akan didatangkan ke kantor. Lalu setelah barang tersebut tiba di kantor, PPHP akan memeriksa kelengkapan dan keadaan barang tersebut. Jika sudah sesuai maka akan diajukan proses pencairan dana oleh bendahara pengeluaran. Dan tidak lupa menyiapkan lampiran kelengkapan dokumen yang dibutuhkan seperti kwitansi, BAHPA dsb. Setelah proses pengadaan selesai. Langkah selanjutnya yaitu bendahara barang akan mendistribusikan barang tersebut kepada pengguna barang