Normalisasi Hubungan Bilateral Indonesia dengan Cina pada Tahun 1990-1998

Abstract

Pemerintahan Soeharto dikenal dengan pemerintahan yang anti komunis. Kecurigaan terhadap Cina pada aksi G30S/PKI berakhir dengan pembekuan hubungan selama 23 tahun. Kondisi internal masing-masing negara mendukung untuk menyegerakan normaliasi. Kebijakan Asimilasi dan Kewarganegaraan terhadap etnis Tionghoa mampu meyakinkan bahwa Indonesia memegang kendali penuh atas negaranya. Penurunan harga minyak di Indonesia, serta perubahan orientasi politik Cina adalah faktor lainnya. Kesepakatan Tokyo tahun 1989 menjadi bukti normalisasi segera dilaksanakan. Normalisasi kedua negara terlaksana pada 8 Agustus 1990. Selepas dilaksanakan normalisasi, kerjasama antar negara mulai dilakukan demi meningkatkan hubungan Indonesia dengan Cina. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi (1) Apa yang melatar belakangi normalisasi hubungan bilateral Indonesia dengan Cina pada tahun 1990-1998; (2) Bagaimana wujud pelaksanaan normalisasi hubungan bilateral Indonesia dengan Cina pada tahun 1990-1998; (3) Bagaimana dampak normalisasi hubungan bilateral Indonesia dengan Cina pada tahun 1990-1998. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Menganalisis latar belakang normalisasi hubungan bilateral Indonesia dengan Cina pada tahun 1990-1998; (2) Menganalisis wujud pelaksanaan normalisasi hubungan bilateral Indonesia dengan Cina pada tahun 1990-1998; (3) Menganalisis dampak normalisasi hubungan bilateral Indonesia dengan Cina pada tahun 1990-1998. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan politik ekonomi. Tahapan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi (1) Heuristik yaitu pengumpulan berupa sumber-sumber melalui kegiataan studi kepustakaan terkait topik penelitian yang dilakukan, (2) Kritik yaitu tahapan mengkritik sumber dokumen untuk memperoleh keabsahan sumber, dengan menyeleksi secara fisik sumber yang telah diperoleh (kritik ekstern), dan mengkritik sumber dengan cara membandingkan informasi satu dengan yang lainnya (kritik intern), (3) Interpretasi yaitu menggabungkan fakta-fakta yang ada melalui informasi yang didapat sehingga dapat menjadi satu kesatuan yang utuh, dan (4) Historiografi yaitu tahapan pemaparan hasil dari interpretasi dengan menuliskan fakta penelitian sejarah yang telah diperoleh yang sebelumnya telah dilaksanakan. Hasil penelitian yaitu (1) Pelaksanaan normalisasi dapat segera dilaksanakan melalui pertemuan saat kesepakatan Tokyo tahun 1989 dan dikeluarnya Instruksi Presiden No. 9/1985 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hubungan Dagang Langsung. Normalisasi dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan lain seperti, perubahan orientasi politik luar negeri, kebijakan politik terhadap etnis Tionghoa (2) Normalisasi secara formal ditandai dengan penandatanganan MoU Penerusan Hubungan Diplomatik (3) Pengiriman Duta Besar (Dubes) Indonesia Abdurrahman Gunadirdja dan Dubes Cina Qian Yongnian untuk pertama kalinya selepas normalisasi (4) Kerjasama bilateral melalui penandatanganan MoU adalah persetujuan perdagangan, bidang Penerangan (Radio, Film, TV), kesehatan, pemuda, dan tentang kebudayaan fisik dan olahraga. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah (1) latar belakang normalisasi hubungan bilateral Indonesia dengan Cina didasarkan oleh faktor politik dan ekonomi Faktor politik diantaranya yaitu kebijakan Orde Baru terhadap etnis Tionghoa, perubahan orientasi politik luar negeri Cina, Kesepakatan Tokyo tahun 1989, hubungan Cina-Amerika Serikat, dan keinginan Soeharto menjadi Ketua Gerakan Non Blok (GNB). Dan, faktor ekonomi yaitu kesulitan ekonomi yang dihadapi Indonesia pada saat penurunan harga minyak (2) Pelaksanaan normalisasi diwujudkan dengan melalui perjanjian hubungan diplomatik, pengiriman Duta Besar, kunjungan kenegaraan, dan kerjasama bialateral pada bidang sosial ekonomi. (3) Dampak selepas normalisasi yaitu peningkatan hubungan perdagangan dan pendirian Lembaga Indonesia-China (LIC)