dc.contributor.author | DEWI, Puspita Sari | |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T15:40:40Z | |
dc.date.available | 2022-06-27T15:40:40Z | |
dc.date.issued | 2021-07-12 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/107626 | |
dc.description.abstract | Faktor Determinan Kemandirian Fiskal Daerah di Kabupaten Lumajang Periode
2009-2019; Dewi Puspita Sari, 160910201021; 2016: 148 halaman; Jurusan Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
Otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada
pemerintahan daerah untuk mengatur dan menngurus urusan daerahnya sendiri.
Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah ditentukan oleh pertama,
rendahnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat baik dalam merencanakan
pembangunan dan menyediakan dana, kedua, kemampuan pemerintahan daerah
untuk meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan daerah dan pertumbuhan
ekonomi. Otonomi daerah diterapkan berdasarkan asas desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Pelaksanaan desentralisasi bertujuan supaya pemerintah daerah
menyediakan public goods dan public services. Esensi penerapan desentralisasi itu
sudah tidak lain untuk mencapai kemandirian fiskal daerah. Kemandirian fiskal
daerah tergambar dari ketergantungan pemerintaha daerah terhadap pemerintahan
pusat. Semakin tinggi kemandirian fiskal daerah maka sumber pembiayaan
penyelenggaraan pemerintah daerah bersumber dari PAD. Kemandirian fiskal
daerah tercemin dari kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah minimal
20%.
Kemandirian fiskal Kabupaten Lumajang selama sepuluh tahun rata-rata
sebesar 12% atau memiliki kemampuan keuangan daerah yang rendah.
Pemerintah Kabupaten Lumajang masih didominasi oleh kontribusi dana
perimbangan sebesar 78%. Kemampuan fiskal daerah tersebut masih didominasi
dari bantuan pemerintah pusat serta kemandirian fiskal daerah yang tergolong
rendah. Peningkatan kemandirian fiskal tidak hanya dengan menaikkan sumber sumber penerimaan pajak daerah, melainkan pemerintah daerah harus mampu
menggali dan memanfaatkan potensi-potensi daerah untuk meningkatkan
perekonomian daerah tersebut. Indikator perekonomian daerah bisa dilihat dari
PDRB dan PDRB perkapita. Kontribusi setiap sektor dalam PDRB didominasi oleh tiga sektor yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan industri
perdagangan besar serta eceran. Kontribusi dengan urutan tertinggi yaitu sektor
pertanian sebesar 37,47% akan tetapi, laju pertumbuhan sektor tersebut setiap
tahunnya menurun. PDRB perkapita merupakan indikator kesejahteraan
masyarakat daerah. Pertumbuhan PDRB perkapita Kabupaten Luamajang selama
sepuluh tahun mengalami penurunan. Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah
untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara sektor-sektor dominan dalam
PDRB dan PDRB perkapita terhadap kemandirian fiskal daerah. | en_US |
dc.description.sponsorship | Dr. Dina Suryawati, S.Sos., M.AP (Dosen Pembimbing)
Hermanto Rohaman, S.Sos., M.PA (Dosen Pembimbing) | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | en_US |
dc.subject | Determinan Kemandirian Fiskal Daerah | en_US |
dc.title | Faktor Determinan Kemandirian Fiskal Daerah DI Kabupaten Lumajang Periode 2009-2019 | en_US |
dc.title.alternative | Determinant Factors of Regional Fiscal Independence in Lumajang District 2009-2019 Period | en_US |
dc.type | Other | en_US |