Show simple item record

dc.contributor.authorDEWI, Puspita Sari
dc.date.accessioned2022-06-27T15:40:40Z
dc.date.available2022-06-27T15:40:40Z
dc.date.issued2021-07-12
dc.identifier.urihttp://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/107626
dc.description.abstractFaktor Determinan Kemandirian Fiskal Daerah di Kabupaten Lumajang Periode 2009-2019; Dewi Puspita Sari, 160910201021; 2016: 148 halaman; Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan menngurus urusan daerahnya sendiri. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah ditentukan oleh pertama, rendahnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat baik dalam merencanakan pembangunan dan menyediakan dana, kedua, kemampuan pemerintahan daerah untuk meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Otonomi daerah diterapkan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan desentralisasi bertujuan supaya pemerintah daerah menyediakan public goods dan public services. Esensi penerapan desentralisasi itu sudah tidak lain untuk mencapai kemandirian fiskal daerah. Kemandirian fiskal daerah tergambar dari ketergantungan pemerintaha daerah terhadap pemerintahan pusat. Semakin tinggi kemandirian fiskal daerah maka sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah bersumber dari PAD. Kemandirian fiskal daerah tercemin dari kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah minimal 20%. Kemandirian fiskal Kabupaten Lumajang selama sepuluh tahun rata-rata sebesar 12% atau memiliki kemampuan keuangan daerah yang rendah. Pemerintah Kabupaten Lumajang masih didominasi oleh kontribusi dana perimbangan sebesar 78%. Kemampuan fiskal daerah tersebut masih didominasi dari bantuan pemerintah pusat serta kemandirian fiskal daerah yang tergolong rendah. Peningkatan kemandirian fiskal tidak hanya dengan menaikkan sumber sumber penerimaan pajak daerah, melainkan pemerintah daerah harus mampu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Indikator perekonomian daerah bisa dilihat dari PDRB dan PDRB perkapita. Kontribusi setiap sektor dalam PDRB didominasi oleh tiga sektor yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan industri perdagangan besar serta eceran. Kontribusi dengan urutan tertinggi yaitu sektor pertanian sebesar 37,47% akan tetapi, laju pertumbuhan sektor tersebut setiap tahunnya menurun. PDRB perkapita merupakan indikator kesejahteraan masyarakat daerah. Pertumbuhan PDRB perkapita Kabupaten Luamajang selama sepuluh tahun mengalami penurunan. Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara sektor-sektor dominan dalam PDRB dan PDRB perkapita terhadap kemandirian fiskal daerah.en_US
dc.description.sponsorshipDr. Dina Suryawati, S.Sos., M.AP (Dosen Pembimbing) Hermanto Rohaman, S.Sos., M.PA (Dosen Pembimbing)en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politiken_US
dc.subjectDeterminan Kemandirian Fiskal Daerahen_US
dc.titleFaktor Determinan Kemandirian Fiskal Daerah DI Kabupaten Lumajang Periode 2009-2019en_US
dc.title.alternativeDeterminant Factors of Regional Fiscal Independence in Lumajang District 2009-2019 Perioden_US
dc.typeOtheren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record