Kerusuhan 10 Oktober 1996 di Kabupaten Situbondo

Abstract

Pada bulan Oktober, tepatnya pada tanggal 10 Oktober 1996 terjadi sebuah kerusuhan yang tidak mudah dilupakan oleh masyarakat Kabupaten Situbondo. Kerusuhan tersebut berawal ketika massa tidak puas dengan keputusan hakim terhadap terdakwa Saleh yang melakukan penghinaan agama. Kerusuhan tersebut kemudian berlanjut dengan pengrusakan serta pembakaran gedung Pengadilan Negeri Situbondo, gereja Bethel Indonesia Bukit Sion serta gereja-gereja lain di Besuki, Penarukan, Asembagus dan Banyuputih. Kerusuhan tersebut merupakan rekayasa politik demi melemahkan organisasi NU Situbondo menjelang Pemilu 1997, namun hal itu perlu diteliti kembali demi mendapatkan kebenarannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kondisi pemerintahan Indonesia pada masa Orde baru sebelum terjadinya kerusuhan 10 Oktober 1996 di Situbondo, bagaimana terjadinya kerusuhan 10 Oktober 1996 di Kabupaten Situbondo, serta bagaimana hasil analisis kerusuhan 10 Oktober 1996 di Kabupaten Situbondo. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi pemerintahan Indonesia pada masa Orde baru sebelum terjadinya kerusuhan 10 Oktober 1996 di Situbondo, terjadinya kerusuhan 10 Oktober 1996 di Kabupaten Situbondo, serta hasil analisis kerusuhan 10 Oktober 1996 di Kabupaten Situbondo. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, agar kerusuhan serupa tidak terjadi kembali di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari (1) heuristik; (2) kritik; (3) intrepretasi; (4) historiografi untuk mengungkapkan kebenaran dalam kerusuhan 10 Oktober 1996 di Situbondo.Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kerusuhan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 1996 di Kabupaten Situbondo merupakan kerusuhan hasil rekayasa politik dari oknum partai politik tertentu untuk melemahkan organisasi NU menjelang pemilu 1997. Hal tersebut terbukti dari temuan tentang kejanggalan-kejanggalan saat kerusuhan berlangsung. Kejanggalankejanggalan

tersebut antara lain yaitu kasus Saleh tidak memiliki kaitan apa pun dengan umat Kristen, logat bicara massa perusuh bukan logat khas masyarakat Situbondo, selama kerusuhan berlangsung massa sering meneriakkan yel-yel yang berkaitan dengan NU, kerusuhan tersebut terjadi pukul l0.30 WIB tetapi aparat keamanan baru terlihat berdatangan sekitar 16.00 WIB, serta KH Zaini Abdul Aziz yang dianggap memiliki kaitan langsung dengan kerusuhan tidak pernah dimintai keterangan oleh pihak aparat. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu Kondisi pemerintahan Orde Baru sebelum terjadinya kerusuhan 10 Oktober 1996 di Situbondo sangatlah memprihatinkan. Dalam bidang politik, masyarakat tidak mendapatkan kebebasan berpolitik secara luas. Hal tersebut karena adanya kekangan pemerintah Orde Baru yang membatasi kebebasan dalam berpolitik dengan alasan menjaga kepentingan nasional. Kerusuhan 10 Oktober 1996 di Situbondo terjadi sekitar pukul 10.30 WIB. Kerusuhan tersebut berawal dari persidangan Saleh sebagai tersangka kasus pencemaran agama yang kemudian akhirnya terjadi pembakaran-pembakaran di gedung Pengadilan Negeri Situbondo serta gereja-geraja kawasan Kabupaten Situbondo. Dari hasil analisis kerusuhan yang terjadi di Situbondo, dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa kerusuhan 10 Oktober 1996 di Situbondo memiliki kaitan dengan suatu politik menjelang pemilu 1997 demi melemahkan PPP di Kabupaten Situbondo yang merupakan basis NU terbesar di Jawa Timur. Saran penulis kepada pembaca, sebaiknya kita sebagai generasi penerus bangsa tidak mudah terhasut serta mudah terpancing emosi dalam menanggapi suatu permasalahan.