Analisis Pengaruh Infrastruktur Transportasi, Ict, Dan Sektor Keuangan Terhadap Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi DI Indonesia

Abstract

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator krusial dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkat dari tahun ke tahun diharapkan dapat dirasakan secara merata oleh semua wilayah. Namun, fenomena yang terjadi yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkat tersebut hanya dirasakan oleh wilayah-wilayah tertentu saja atau terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Disparitas pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti pembangunan yang terfokus pada wilayah tertentu, perbedaan endowment factor yang salah satunya yaitu sumberdaya alam, terhambatnya mobilitas faktor produksi berupa modal maupun tenaga kerja dan perbedaan kondisi demograsi yang berkenaan dengan kondisi masyarakatnya yang dapat dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan dan etos kerja. Disparitas pertumbuhan ekonomi antar wilayah tersebut harus diatasi agar terjadi konvergensi atau kesetaraan pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Diparitas pertumbuhan ekonomi tersebut salah satunya terjadi di indonesia. Disparitas pertumbuhan ekonomi antar wilayah di indonesia tersebut dapat dilihat dari perbedaan rata-rata kontribusi PDRB setiap wilayah terhadap total PDB indonesia. Berdasarkan data dari badan pusat statistika (BPS) dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, wilayah yang memberikan rata-rata kontribusi PDRB terhadap total PDB tersebesar yaitu pulau Jawa sebesar 60,7%. Provinsi kedua yaitu Sumatera yang memiliki porsi rata-rata PDRB terhadap PDB sebesar 21,7%. Provinsi ketiga yaitu Kalimantan yang memiliki porsi PDRB rata-rata terhadap PDB sebesar 8,9%. Provinsi Sulawesi yang memiliki porsi rata-rata PDRB terhadap PDB paling terkecil yaitu sulawesi dengan porsi rata-rata PDRB sebesar 4,5% Disparitas pertumbuhan ekonomi yang terjadi tersebut, diatasi oleh pemerintah dengan membuat kebijakan pembangunan jangka menengah ke II dan kebijakan pembangunan jangka menengah ke III. Kebijakan pembangunan jangka menengah ke II diselenggarakan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, sedangkan kebijakan pembangunan jangka menengah ke III diselenggarakan pada tahun 2015-2019. Dua kebijakan pembangunan tersebut merupakan kebijakan lanjutan dari kebijakan pembangunan jangka menengah ke I yang belum memberikan hasil optimal untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur. Visi utama dari kebijakan pembangunan jangka menengah ke II dan kebijakan pembangunan jangka menengah ke III yaitu untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan fokus pembangunan yang dilakukan yaitu pembangunan pada infrastruktur transportasi dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Pembangunan infrastruktur transportasi pada saat dilaksanakannya kebijakan jangka menengah ke II meliputi pembangunan pada infrastruktur transportasi darat, infrastruktur transportasi udara, dan infrastruktur transportasi laut. Untuk infrastruktur transportasi darat, pemerintah melakukan pembangunan jalan baru sepanjang 960 km. Untuk transportasi udara, pemerintah berhasil menyelesaikan pembangunan bandara udara secara total yang meliputi bandara udara juanda di Sidoarjo, bandara udara Kualanamu di Sumatera utara, bandara internasional Minangkabau (BIM), bandara udara internasional Lombok, dan lain sebagainya sehingga menyebabkan penumpang angkutan udara mengalami peningkatan. Untuk infrastruktur transportasi laut, pemerintah melakukan perbaikan pada fasilitas pelabuhan seperti pergudangan. dan pemerintah juga melakukan pengerukan arus laut untuk memperdalam dasar laut sehingga kapal dapat memuat barang atau penumpang lebih banyak. Untuk pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (ICT), pemerintah menyelenggarakan program desa pinter yang merupakan singkatan dari desa punya internet. Pada program tersebut, pemerintah melakukan pembangunan jaringan pada beberapa desa yang belum terjangkau internet dan pembagian komputer secara gratis.