SIKAP KORBAN BENCANA TERHADAP RELOKASI PASCABENCANA BANJIR TAHUN 2008 (STUDI KASUS: PERUMAHAN RELOKASI DI RT. 01 / RW. 06 DUSUN PAREYA’AN DESA SUMBERKOLAK KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sikap korban bencana terhadap relokasi, serta latar belakang dan dampak dari sikap korban bencana terhadap relokasi pascabencana banjir tahun 2008 di RT. 01 / RW. 06 Dusun Pareya’an Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Dilihat dari potensi bencana, Indonesia merupakan negara dengan potensi bahaya yang tinggi dan beragam, baik berupa bencana alam maupun bencana sosial. Beberapa potensi tersebut antara lain adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan, kebakaran permukiman, angin badai, wabah penyakit, kegagalan teknologi dan konflik sosial. Memang pada intinya, bencana itu tidak dapat diperkirakan kapan akan terjadi. Akan tetapi sebelum terjadinya bencana, hal yang dapat dilakukan yaitu mengurangi risiko atau dampak yang ditimbulkan setelah terjadinya bencana dan kita semua harus siaga akan datangnya bencana, bukan malah pasrah akan terjadinya bencana. Semua harus ramah dan bersahabat dengan alam dan bencana. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen pengurangan resiko bencana untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam yang datangnya tidak dapat kita perkirakan. Upaya untuk mengurangi resiko bencana, membutuhkan pemahaman dan kesadaran dari semua pihak terkait terutama bagi pemerintah sebagai pihak pengambil keputusan. Pasal 33 UU No. 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa, ada tiga tahap dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu: 1) tahap prabencana yaitu tahap penanggulangan bencana yang dilakukan pada saat tidak atau sebelum terjadinya bencana; 2) tahap tanggap darurat yaitu tahap penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana; dan 3) tahap pascabencana yaitu tahap yang meliputi rehabilitasi (perbaikan dan pemulihan) dan rekonstruksi (pembangunan kembali). Di samping itu, untuk mencegah risiko atau dampak yang diakibatkan oleh bencana, hal yang juga dapat dilakukan ialah penanganan bencana melalui relokasi permukiman penduduk bagi korban bencana banjir yang berada di daerah bantaran sungai. Hal ini berhubungan langsung dengan pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana, jika suatu saat terjadi bencana banjir. Jika masyarakat yang telah menjadi korban bencana sebelumnya tidak segera direlokasi ke tempat yang lebih aman, maka akan berpengaruh besar terhadap dampak yang ditimbulkan pascabencana yang akan datang, sebab daerah tersebut adalah daerah rawan bencana dan jika terjadi banjir lagi, pasti akan tertempa. Oleh sebab itu, relokasi bagi korban bencana ke tempat yang aman juga perlu suatu penanganan yang serius. Dalam pelaksanaan kebijakan relokasi ini, dibutuhkan suatu koordinasi dan kerjasama antara masyarakat dengan pihak pemerintah atau organisasi lokal dan internasional pun, perlu diperhatikan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan relokasi dapat berjalan dengan baik dan dikemudian hari tidak menimbulkan suatu permasalahan, terutama bagi masyarakat. Dalam relokasi, masyarakatlah yang paling utama merasakan hasilnya. Apalagi, relokasi itu merupakan proses pembangunan permukiman baru dan di mana masyarakat mendiami lokasi baru sehingga mereka perlu untuk membangun kembali kehidupan mereka yang sebelumnya tertata dan berlangsung dengan baik di daerah asli mereka sebelum direlokasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Dimana peneliti mencoba untuk mendeskripsikan bagaimana sikap korban terhadap relokasi serta latar belakang dan dampak dari sikap korban tersebut dengan menggunakan statistik deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penyajian data

yang digunakan oleh peneliti yaitu, menggunakan tabel, grafik, dan diagram lingkar. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu:

1) sikap korban bencana terhadap relokasi pascabencana banjir tahun 2008 di Situbondo, terbagi menjadi 2 kategori yaitu sebagai berikut. a. Menerima dan menempati rumah relokasi sebanyak 40 KK atau 32,8%. b. Menerima dan tidak menempati rumah relokasi sebanyak 82 KK atau 67,2%. 2) Hal yang melatarbelakangi sikap para korban bencana terhadap relokasi pascabencana banjir tahun 2008 adalah sebagai berikut. a. Latar belakang sikap korban yang menempati rumah relokasi yaitu; 1) tidak perlu memperbaiki rumah sebelumnya, 2) lingkungan relokasi aman dari bencana banjir, dan 3) rumah relokasi bagus dan layak untuk ditempati. b. Latar belakang sikap korban yang tidak menempati rumah relokasi yaitu: 1) sudah terbiasa tinggal di lingkungan sebelumnya atau di rumah yang dulu, 2) sepi dan jalanannya menanjak serta kurang terang, 3) lokasi terpencil dan jauh dari tempat perekonomian, 4) tidak ada alat transportasi darat yang jalurnya melewati lingkungan relokasi, dan 5) tidak adanya pengawasan dan pendampingan dari pemerintah kabupaten Situbondo. 3) Ada 2 dampak dari sikap-sikap korban bencana terhadap relokasi pascabencana banjir tahun 2008 di Situbondo yaitu: 1. Penyalahgunaan hak pakai yaitu; a) adanya korban yang menempati rumah relokasi; b) adanya korban yang tidak menempati dan tidak mengontrakan rumah relokasi; dan c) adanya korban yang tidak menempati dan mengontrakan rumah relokasi. 2. Dalam pelaksanaan kebijakan relokasi terdapat kegagalan kebijakan pada proses implementasi kebijakan relokasi bagi korban pasca bencana banjir tahun 2008 di RT. 01 / RW. 06 Dusun Pareya’an Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Hal ini didasarkan pada beberapa hal yang telah dideskripsikan yaitu sebagai berikut. a. Dalam melaksanakan kebijakan relokasi ini, pemerintah lebih memperhatikan dampak yang dihasilkan pada segi fisik saja (membangunan rumah relokasi). Pemerintah tidak juga memperhatikan dampaknya dari segi non-fisik (membangun kembali kehidupan sosial masyarakat), karena 2 hal itu merupakan poin penting dari relokasi; b. Ketidakmampuan pemerintah untuk mengetahui dimanakah poin permasalahan utama dari kebijakan relokasi. Apakah poin kebijakan relokasi ini ada pada poin sosial, politik, ekonomi, atau kebudayaan. Akan tetapi, pemerintah masih belum mampu untuk memilah hal itu, karena dampak non-fisik tidak juga diperhatikan oleh pemerintah. c. Pemerintah tidak melibatkan partisipasi dan peran masyarakat dalam proses kebijakan terutama dalam hal pemilihan lokasi relokasi. Padahal peran atau partisipasi masyarakat dalam kebijakan juga sangat diperlukan, karena masyarakat merupakan sasaran dari adanya kebijakan relokasi ini yang secara langsung akan merasakan hasil dari adanya relokasi. d. Pemerintah belum mampu untuk menentukan tingkat keakutan atau keseriusan masalah yang dihadapi. Dalam proses pelaksanaan kebijakan relokasi ini, waktu yang dilakukan oleh pemerintah dalam tahap pendampingan sangat singkat. Pemerintah melakukan proses pendampingan dan pengawasan dalam tiga bulan pertama setelah masyarakat menerima rumah relokasi dan menempati rumah relokasi. Setelah itu, masyarakat dibiarkan begitu saja tanpa lebih lanjut mengetahui bagaimana kondisi masyarakat di sana. e. Dalam kebijakan relokasi ini, pemerintah justru mementingkan perumusan kebijakan dan menaruh perhatian sedikit dalam proses implementasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi. Proses implementasi, monitoring, dan evaluasi dianggap bukan sebagai bagian dari suatu kebijakan.