dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah berupa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Jember.
Penganalisaan dilakukan dengan pendekatan gender mainstreaming
(pengarusutamaan gender) dan difokuskan pada Dinas Kesehatan saja.
Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis alokasi APBD untuk bidang
Dinas Kesehatan Kabupaten Jember pada APBD tahun anggaran 2006-2010. Dari
sana akan didapat penjelasan apakah APBD sudah mencerminkan anggaran yang
responsif gender atau belum ditinjau dari perspektif anggaran responsif gender
(ARG).
Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan
pendekatan kuantitatif karena peneliti menggunakan suatu kriteria tertentu untuk
menilai anggaran. Pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumentasi.
peneliti memulai penelitian dengan mengklasifikasi data permasalahan di bidang
kesehatan yang terjadi didaerah Jember. Isu yang diamati juga merupakan isu yang
masuk dalam kriteria penilaian anggaran responsif gender. Selanjutnya, setelah data
terkumpul, peneliti memilah-milah data yg telah terkumpul berdasarkan isu yang
menjadi fokus penelitian. Peneliti menganalisis data yang terpilih tadi dengan melihat
fluktuasi dan kecenderungannya dalam periode yang ditetapkan di fokus Maka akan
didapat jawaban dari pertanyaan apakah APBD Kab. Jember dalam kurun waktu
2006-2010 sudah responsif gender atau belum untuk sektor kesehatannya.
Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang responsifitas anggaran
pendapatan dan belanja daerah (APBD) Keb. Jember terhadap isu gender maka
didapatkan kesimpulan sebagai berikut. APBD Kabupaten Jember untuk Dinas Kesehatan dalam kurun waktu lima
tahun anggaran (2006-2011) belum responsif gender. Hal ini dapat diketahui dari ada
tidaknya anggaran untuk menangani kasus tertentu, dan prosentase anggaran
dibandingkan yang lain. Setidaknya ada tiga kasus yang peneliti temukan di
lapangan:
a. Angka kematian bayi (AKB). Grafik yang menunjukkan angka kematian bayi pada
tahun 2005-2010 terus mengalami kenaikan. Sedangkan dalam APBD program yang
berhubungan dengan penanggulangan ataupun pencegahan baru ada pada tahun 2007
melalui program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dianggarkan
sebesar 2% dari anggaran belanja langsung Dinkes kab Jember. Kemudian naik
menjadi 8% pada tahun 2008 dan kembali turun dua tahun berturut-turut berikutnya
masing-masing sebesar 3% dan 2 %.
b. Kasus gizi buruk. Sebanyak 20.636 anak atau 14,2% anak balita menderita gizi
buruk. Selama tahun 2009. Namun anggaran untuk kasus ini turun menjadi 0,21%
dari anggaran belanja langsung Dinkes. Hal ini bertolak belakang dengan naiknya
angka gizi buruk di Jember.
c. Kasus ketiga adalah angka kematian ibu (AKI). Program yang berhubungan dengan
kasus ini pada kurun waktu lima tahun anggaran hanya dapat ditemukan pada tahun
2009, dan dianggarkan sebesar 0,39% melalui program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak. Ini artinya tidak ada anggaran selama tahun 2006 hingga tahun
2008. Sedangkan grafik kematian bumil (ibu hamil) dan bufas (ibu nifas)
menunjukkan kenaikan terus menerus, untuk kematian bulin (ibu bersalin) mengalami
penurunan prosentase pada tahun 2005-2008 dan mengalami kenaikan pada tahun
2009. Program yang sama untuk AKB juga dianggarkan di tahun 2009 saja sebesar
0,39% melalui program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita. | en_US |