Tinjauan Hukum Perjanjian Pranikah dan Pengaruhnya Terhadap Keberlangsungan Status Perkawinan

Abstract

Perbincangan seputar perjanjian pra nikah atau perjanjian kawin dirasakan akan tetap aktual mengingat bidang hukum perkawinan termasuk bidang perdata sosial yang bersifat sensitif dan konflik. Unifikasi pengaturan hukum perkawinan dalam UndangUndang

Perkawinan dalam praktik tidak bersifat praksis, karena UUP belum menciptakan semua kebutuhan dari pelbagai golongan masyarakat yang pada awalnya memang mempunyai karakter sendiri-sendiri. Beberapa perbedaan melingkupi ketiga sumber pengaturan perjanjian kawin baik dalam KUHPerdata, UUP maupun Kompilasi Hukum Islam dengan demikain sifat pluralnya belum sepenuhnya dapat dihilangkan. Dari perspektif UUP, dilanggarnya perjanjian kawin oleh salah satu pihak tidak menyebabkan perkawinan antara suami isteri menjadi putus, karena para pihak tidak boleh mengaitkan perjanjian kawin dengan status keberlangsungan perkawinan. Tidak ditaatinya perjanjian kawin tidak secara otomatis memutuskan hubungan perkawinan, karena alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Undang-undang Perkawinan. Sedangkan KHI mengatur alasan-alasan mengajukan perceraian antara lain adalah adanya pelanggaran taklik talak oleh suami. Dengan demikian ada akibat hukum dan pengaruh yang berbeda antara UUP dan KHI dalam memandang persoalan perjanjian kawin terhadap keberlangsungan status perkawinan.