Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) terhadap Rodrigo Duterte atas Kebijakan War on Drugs di Filipina

Abstract

Penelitian ini membahas ketidakmampuan International Criminal Court (ICC) dalam mengadili Presiden Rodrigo Duterte atas kebijakan War on Drugs di Filipina. Implementasi kebijakan tersebut mengakibatkan banyak kematian tanpa proses peradilan, sehingga mendapat kecaman internasional karena indikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data sekunder melalui studi pustaka terhadap buku, artikel ilmiah, jurnal, situs resmi, dan surat kabar. Keabsahan data penelitian diuji melalui teknik triangulasi sumber dengan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, melalui tahapan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Konsep yurisdiksi melalui prinsip universal memiliki makna bahwa ICC sebagai lembaga peradilan dalam skala internasional memiliki yurisdiksi terhadap Negara Pihak yang meratifikasi Statuta Roma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili Rodrigo Duterte atas kebijakan War on Drugs di Filipina melalui empat prinsip yurisdiksi yaitu personal, teritorial, temporal, dan material. Ketidakberhasilan ICC untuk menjalankan fungsi yurisdiksinya atas Filipina terhadap Rodrigo Duterte dikarenakan tiga faktor. Pertama, sifat hukum Statuta Roma yang komplementer terhadap Undang-Undang Negara Pihak sehingga terbatas dalam kemampuan dan aksesnya karena harus memperhatikan kriteria kedaulatan negara, perizinan yang diberikan oleh negara, dan kepatuhan. Kedua, Pemerintah Filipina terus menunjukkan sikap tidak kooperatif sehingga menghambat proses yang dijalankan oleh ICC. Ketiga, kedudukan Statuta Roma sebagai landasan hukum ICC dalam mengatur yurisdiksi atas Negara Pihak yang mengundurkan diri sifatnya ambigu karena memunculkan poin yang bertolak belakang.