Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Atas Perizinan Pertambangan Terhadap Legislasi Di Daerah

Abstract

Pertambangan yang memiliki nilai ekonomi tinggi membuat berbagai kalangan masyarakat terdorong untuk mengeksplorasi serta mengeksploitasi sumber daya alam yang mengandung nilai tambang, termasuk di kalangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota yang berasumsi untuk mendapatkan pendapatan asli daerah dari sumber pendanaan dari hasil pertambangan di daerah. Pasca pemberlakuan Undang-undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dimana hal ini berimplikasi pada adanya perubahan kewenangan yang ada di daerah dalam hal kewenangan perizinan pertambangan di daerah. Dimana pada rezim undang-undang pemda yang lama masih menjadi kewenangan kabupaten/kota namun pasca pemberlakuan undang-undang pemda baru kewenangan atas pemberian izin pertambangan bukan lagi menjadi kewenangan kabupaten/ kota namun menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Kondisi di atas memberikan dampak regulasi di daerah untuk segera dapat menindaklanjuti pemberlakukan undang-undang pemda yang baru sebagai new regulation