Transformasi Digital Layanan Electronic Identity Card: Studi Komparatif Pengembangan E-Government di Indonesia dan Malaysia

Abstract

Transformasi digital layanan administrasi kependudukan merupakan salah satu agenda prioritas dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan membandingkan pengembangan e-government pada transformasi digital layanan electronic identity card di Indonesia dan Malaysia. Metode yang digunakan adalah literature review dengan pendekatan analisis konten kualitatif menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Pro. Data diperoleh dari 20 artikel ilmiah terindeks internasional dan 3 dokumen resmi negara yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan Digital Transformation Readiness Assessment (DRA) Framework dari UNDP yang mencakup lima pilar: People, Connectivity, Government, Regulation, dan Economy, kemudian dianalisis menggunakan teori elemen sukses pengembangan e-government Indrajit (2016) yang terdiri dari Support, Capacity, dan Value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki komitmen terhadap transformasi digital layanan identitas elektronik, namun berada pada tahapan yang berbeda. Indonesia masih dalam proses membangun fondasi digital yang kokoh melalui e-KTP, sementara Malaysia telah mengembangkan MyKad menjadi smart ID card multifungsi yang terintegrasi dengan layanan publik dan sektor swasta secara luas. Dari sisi elemen Support, Malaysia unggul dalam kelengkapan ekosistem regulasi digital yang dibangun sejak 1997, sedangkan Indonesia masih memperkuat landasan hukumnya. Dari sisi Capacity, Indonesia menghadapi kesenjangan infrastruktur telekomunikasi dan rendahnya literasi digital, sementara Malaysia memiliki kapasitas infrastruktur dan Human Capital Index yang lebih tinggi. Dari sisi Value, MyKad menghadirkan manfaat yang lebih luas dan langsung dirasakan masyarakat, sementara e-KTP masih terhambat oleh proses administrasi manual yang berjalan paralel. Secara keseluruhan, jaringan ketiga elemen sukses e government Malaysia relatif lebih seimbang, dan keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada sinergi antara dukungan politik, kapasitas sumber daya, dan nilai nyata bagi masyarakat.