Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN.Blg)

Abstract

RINGKASAN PEMBUKTIAN DALAM PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN.Blg); Bobby Reza Farresy, NIM;180710101402, Tahun;2025, halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Mengkaji secara yuridis normatif mengenai putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Balige dalam perkara tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu terhadap terdakwa berinisial REMS melalui Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN.Blg. Terdakwa ditangkap oleh kepolisian saat berada di sebuah kafe, dengan barang bukti berupa satu paket sabu seberat 0,24 gram netto di kantong celananya. Namun, terdakwa menyatakan bahwa sabu tersebut bukan miliknya, melainkan hanya titipan dari seseorang berinisial GTS. Berdasarkan hasil persidangan, hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menggunakan pasal alternatif, yakni Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, kedua pasal tersebut memiliki unsur pembuktian yang sama, yaitu terdakwa harus terbukti memiliki, menguasai, atau menjadi perantara dalam peredaran narkotika. Hakim menilai bahwa tidak ditemukan mens rea atau niat jahat pada diri terdakwa untuk menggunakan, menyimpan, atau mengedarkan narkotika tersebut. Terdakwa tidak terbukti memiliki kesadaran atau kehendak atas barang bukti yang ditemukan, dan tidak ada bukti ilmiah atau keterangan saksi langsung yang dapat menguatkan dakwaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deduktif dan pendekatan konseptual serta perundang-undangan. Temuan utama menunjukkan bahwa penyusunan dakwaan alternatif oleh jaksa tidak sepenuhnya tepat. Seharusnya digunakan dakwaan subsidiair agar hakim memiliki keleluasaan dalam mempertimbangkan tingkatan kesalahan terdakwa secara lebih proporsional. Putusan bebas ini dinilai sudah tepat karena hakim menerapkan asas geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan), in dubio pro reo (keraguan untuk terdakwa), dan praduga tak bersalah. Melalui analisis ini, peneliti menyimpulkan bahwa pembuktian dalam perkara ini tidak memenuhi unsur perbuatan pidana (actus reus) maupun kesalahan (mens rea). Oleh karena itu, terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Putusan bebas yang dijatuhkan hakim adalah bentuk penghormatan terhadap prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Peneliti merekomendasikan agar aparat penegak hukum lebih cermat dalam menyusun dakwaan dan memperkuat pembuktian, serta agar lembaga peradilan tetap menjaga profesionalisme dan keberanian dalam menjatuhkan putusan secara objektif. SUMMARY Evidence in Acquittal Verdicts in Narcotics Crimes (Decision Number 214/Pid.Sus/2019/PN.Blg); Bobby Reza Farresy, NIM; 180710101402, Year; 2025, Pages; Legal Studies Program, Faculty of Law, University of Jember. a normative juridical analysis of the acquittal issued by the Balige District Court in a narcotics case involving a Class I drug (methamphetamine) against a defendant with the initials REMS, as stated in Verdict Number 214/Pid.Sus/2019/PN.Blg. The defendant was arrested at a café with 0.24 grams of methamphetamine found in his pants pocket. However, the defendant claimed the drugs were not his but were entrusted to him by someone identified as GTS. Based on trial proceedings, the judge acquitted the defendant, stating that the charges were not proven beyond a reasonable doubt. The public prosecutor filed alternative charges under Article 114(1) and Article 112(1) of Law Number 35 of 2009 on Narcotics. Both articles require proof that the defendant possessed, controlled, or acted as an intermediary in drug distribution. The judge found no mens rea (criminal intent) on the part of the defendant to use, store, or distribute the drugs. The court concluded that the defendant lacked awareness or intent regarding the drugs, and no scientific evidence or direct witness testimony supported the charges. This study uses a normative legal approach with deductive, conceptual, and statutory methods. The findings suggest that the use of alternative charges by the prosecutor was not entirely appropriate. A subsidiary indictment would have allowed the judge to more proportionally assess the level of culpability. The acquittal was deemed correct, as the judge upheld the principles of geen straf zonder schuld (no punishment without guilt), in dubio pro reo (benefit of the doubt goes to the accused), and the presumption of innocence. In conclusion, the analysis shows that the elements of actus reus (criminal act) and mens rea were not fulfilled, and thus, the defendant could not be held criminally liable. The acquittal reflects a commitment to substantive justice and the protection of human rights. The researcher recommends that law enforcement authorities improve the accuracy of indictments and strengthen evidence, while the judiciary should continue to uphold professionalism and objectivity in delivering verdicts.