Kebijakan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie Dalam Menghapus Dwifungsi ABRI Tahun 1998-1999.

Abstract

Kondisi Perpolitikan di Indonesia pada masa awal reformasi dapat dikatakan tidak kondusif. Demontrasi terjadi di Jakarta hingga kota-kota besar lainnya yang seringkali menimbulkan kerusuhan. Demontrasi ini diadakan oleh mahasiswa dan masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk menuntut agar pemerintah segera melakukan reformasi. Salah satu tuntutan reformasi yang disuarakan oleh mahasiswa adalah menghapus Dwifungsi ABRI. Bacharuddin Jusuf Habibie, selaku presiden yang menggantikan kepemimpinan Presiden Soeharto dituntut untuk segera memenuhi tuntutan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab Presiden B.J. Habibie mengeluarkan kebijakan untuk menghapus Dwifungsi ABRI di Indonesia pada tahun 1998, untuk menganalisis penerapan kebijakan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dalam menghapus Dwifungsi ABRI pada tahun 1998-1999, dan untuk menganalisis dampak dari kebijakan yang dikeluarkan Presiden B.J. Habibie dalam menghapus Dwifungsi ABRI pada tahun 1998-1999. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari; 1) heuristik; 2) kritik; 3) interpretasi; 4) historiografi. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa penyebab Presiden B.J. Habibie mengeluarkan kebijakan menghapus Dwifungsi ABRI yaitu adanya tuntutan reformasi yang disalurkan melalui demontrasi mahasiswa, pertemuan antar tokoh reformasi, dan survey yang dilakukan oleh beberapa media nasional, perluasan peran sosial politik ABRI di bidang legislatif, eksekutif, dan Partai Golkar, serta kondisi sosial politik yang saat itu tidak kondusif. Penerapan kebijakan Presiden B.J. Habibie dalam menghapus Dwifungsi ABRI adalah mengurangi kuota kursi parlemen bagi fraksi ABRI dari 75 orang menjadi 38 orang, netralitas ABRI dalam proses pelaksanaan pemilihan umum tahun 1999, dan Pemisahan Kepolisian dari ABRI yang nantinya berdampak kepada pembenahan manajemen internal ABRI. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dalam waktu singkat dapat menghilangkan peran sosial politik ABRI secara bertahap dan menjadi titik awal dari menghapus Dwifungsi ABRI di Indonesia.