Kinerja Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat di Polsek Dringu Kabupaten Probolinggo

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dalam penanganan pengaduan masyarakat di Polsek Dringu Kabupaten Probolinggo. SPKT memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pelayanan kepolisian yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dalam praktiknya, meskipun pelayanan telah dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur, masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi kinerja, khususnya terkait kualitas sarana dan prasarana serta keterbatasan jumlah personel SPKT. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ditentukan secara purposive, terdiri dari Kapolsek, Kepala SPKT, anggota SPKT, serta masyarakat pengguna layanan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi- terstruktur, dokumentasi, dan studi pustaka. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi teknik, sedangkan analisis data menggunakan model analisis data interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja SPKT Polsek Dringu secara umum berada pada kategori baik berdasarkan tujuh kriteria kinerja menurut Ivancevich, yaitu kuantitas kerja, kualitas kerja, pengetahuan tentang pekerjaan, kualitas personal, kerja sama, dapat dipercaya, dan inisiatif. Namun demikian, masih terdapat kekurangan pada kriteria kualitas kerja, terutama terkait belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan serta keterbatasan jumlah personel, yang berdampak pada efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar pengelolaan sarana dan prasarana diselaraskan dengan kebijakan anggaran DIPA Polri melalui koordinasi dengan Bagren Polres, serta dilakukan penyusunan analisis kebutuhan personel berbasis beban kerja dan volume pelayanan. Selain itu, optimalisasi personel yang tersedia perlu dilakukan melalui pengaturan tugas dan jadwal dinas yang lebih efisien agar pelayanan pengaduan masyarakat dapat berjalan secara maksimal.