Implikasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Walikota Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Langsung
| dc.contributor.author | Galang Fathoni | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-18T07:39:20Z | |
| dc.date.issued | 2018-12-18 | |
| dc.description | Validasi Dan Finalisasi Ratna November 2026 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penguatan terhadap fungsi Komisi Pemilihan Umum daerah agar dapat menjalankan sistim Pemilihan Umum sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan Undang Undang no 7 Tahun 2017 tentang pemilu, agar partisipasi masyarakat lebih bergairah terhdap Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum daerah perlu adanya suatu sosialiasasi terhadap masyarakat untuk mengurangi angka golput di setiap Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang ada di setiap daerah. Pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas masyarakat melalui mekanisme demokrasi, pemilu. Pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangatlah penting, karena dengan legitimasi politik tersebut pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan rakyat kepadanya. Pemerintahan oleh rakyat memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi, elit negara maupun elit birokrasi. Selain pengertian ini, unsur kedua ini mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyat (social control). Pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui para wakilnya di parlemen. Di dalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. | |
| dc.description.sponsorship | H.EDDY MULYONO, S.H, M.Hum. IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H.,M.H. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/16384 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Fakultas Hukum | |
| dc.subject | KPU | |
| dc.subject | Sosialisasi Partisipasi Masyarakat | |
| dc.subject | Pemilihan Gubenur | |
| dc.title | Implikasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Walikota Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Langsung | |
| dc.type | Other |
