Kinerja Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kecamatan Lumajang

Abstract

Ancaman kelestarian bumi telah sampai pada titik yang sangat kritis diakibatkan oleh persoalan limbah sampah plastik. Penelitian ini membahas tentang kinerja implementasi kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai (PSP). Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam upaya mengurangi jumlah timbulan sampah plastik mencetuskan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan variabel yang dikemukakan oleh Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi untuk menilai kinerja implementasi kebijakan dengan lokus penelitian di Kecamatan Lumajang sebagai Ibukota Kabupaten Lumajang yang diklaim sebagai pusat perekonomian dan pusat pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penentuan informan penelitian menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner mengunakan skala likert, kemudian teknik pengumpulan data sekunder melalui observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik pemusatan data yakni menggunakan Mean, Median, dan Modus. Hasil penelitian menunjukkan kinerja implementasi kebijakan pengurangan PSP masih kurang hal tersebut dibuktikan dari sepuluh indikator kinerja implementasi terdapat 6 indikator yang kurang berjalan efektif yakni cakupan, frekuensi, bias, ketepatan layanan, dan akuntabilitas. Penilaian pada variabel implementasi kebijakan terdapat dua variabel yakni sumber daya dan struktur birokrasi yang pada pelaksanannya belum optimal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya implementasi kebijakan pengurangan PSP di Kabupaten Lumajang masih belum optimal, diperlukan keseriusan dari pihak aparat kebijakan dalam melaksanakan implementasi kebijakan dengan perlu meningkatkan kosistensi dalam upaya tersebut upaya komunikasi dan sosialisasi yang telah berjalan, diperlukan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana seperti tempat sampah khusus plastik, fasilitas daur ulang, serta alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, Struktur birokrasi yang meningkatkan koordinasi antar instansi, terutama antara Dinas Lingkungan Hidup dan anggota OPD yang tergabung dalam tim pengawas kebijakan pengurangan PSP.