Model Tata Kelola Pengetahuan dalam Proses Implementasi Kebijakan Bela Negara di Kabupaten Situbondo

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengeksploarasi tata kelola pengetahuan para aktor dan target group kebijakan dalam proses implementasi kebijakan Bela Negara di Kabupaten Situbondo. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Interpretative Phenomenological Analysis digunakan untuk melakukan wawancara mendalam terhadap Forkopimda Situbondo sebagai aktor formal kebijakan Bela Negara. Mengadopsi model stagist dalam implementasinya, namun policy output-nya defisit partisipasi publik. Sementara, pra-observasi kepada para ulama, umat dan masyarakat prismatik Situbondo sebagai target group kebijakan (aktor non formal) ternyata surplus berbela negara melalui dimensi pengetahuan lokalnya. Adanya gap empirik dan gap teoritis pendekatan stagist model dalam mengadaptasi pengetahuan lokal bela negara sebagai bagian dari kinerja kebijakannya, peneliti menggunakan teori Diskursif Ide dan Wacana (DIW) Temuan penelitian menunjukkan bahwa Forkopimda mengadopsi pendekatan stagist yang berdimensi struktural Delivery Mechanism Policy Output (DMPO) dan diterjemahkan melalui dimensi konstitusi hingga peraturan pemerintah untuk mencapai tujuan objektif kebijakan sebagai pengetahuan eksogenus aktor kebijakan. Di sisi lain, ulama, umat dan masyarakat prismatik Situbondo yang berbela negara melalui dimensi nilai agama, nilai tradisional, dan etika sosial yang mempromosikan dimensi etik kebijakan di ruang publik sebagai pengetahuan endogenous target group kebijakan. Eksistensi ruang publik berbela negara yang inklusif di Kabupaten Situbondo menjadi faktor utama yang mengerangkai pengetahuan eksogenus Bela Negara dengan pengetahuan endogenus HWMI yang dikonseptualisasi ke dalam system thinking guna menghasilkan temuan penelitian yang holistik. Secara keseluruhan, novelty penelitian ini mengembangkan atau menambahkan dimensi “ruang publik inklusif” dalam teori policy network Rhodes. Eksistensi ruang publik yang inklusif memfasilitasi adanya dialog publik, sosialisasi, dan keterlibatan aktor-aktor yang terkait seperti pemerintah, civil society, dan bisnis, sehingga mendukung proses terjadinya policy network dalam memanfaatkan kekuatan dan sumber daya pengetahuan masing-masing aktor secara optimal, yang tidak hanya mencapai tujuan bersama, namun desain kebijakannya lebih partisipatif. Model ini memperkaya pengetahuan Ilmu Administrasi dengan mempertimbangkan pentingnya Sosiologi Kebijakan Publik dalam mendesain kebijakan yang sesuai dengan karakteristik publiknya.