Peran Media Massa Radio dalam Perumusan Kebijakan Publik pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pemerintah Kabupaten Jember

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu bagaimana peran media massa radio dalam menyampaikan aspirasi masyarakat tentang pembangunan infrastruktur jalan di wilayahnya dan bagaimana Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pemerintah Kabupaten Jember menerima aspirasi masyarakat bidang infrastruktur yang disampaikan melalui media massa elektronik radio pada tahun 2015. Beberapa hal yang melatarbelakangi penelitian ini karena meskipun dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi memberikan input (masukan) bagi pembuatan sebuah kebijakan public, namun masih muncul sejumlah kendala bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah kabupaten Jember. Ada persoalan public yang oleh masyarakat dianggap sangat penting dan mendesak segera diatasi, namun pemerintah memandangnya berbeda. Masalah kedua yang kerap muncul adalah lambannya respon aparatus, baik anggota dewan, pemerintah desa, pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten jika ada masyarakat yang menitipkan keluhannya secara langsung. Setelah problem structural dan lambannya respon aparat, berikutnya adalah factor geografis. Jauhnya jarak rumah masyarakat dengan kantor-kantor organisasi public membuat masyarakat merasa ada hambatan saat ingin mengetengahkan keluh kesahnya. Persoalan keempat ada problem politis. Kepala daerah dan kepala desa yang dipilih secara langsung membawa dampak bagi konstelasi penentuan isu-isu yang masuk dalam agenda kebijakan public. Pada saat masyarakat tidak lagi menemukan saluran-saluran yang menampung aspirasinya karena berbagai kendala di atas, maka pilihan logis yang dilakukan adalah dengan menyampaikan keluhan-keluhan itu melalui media massa. Karakter media massa yang menjangkau hingga daerah pelosok memudahkan masyarakat mengangkat suara keluh kesahnya ke permukaan public.