Analisis Karakteristik dan Perubahan Klaster Wilayah di Jawa Timur Berdasarkan Indikator Sosial Ekonomi menggunakan Metode K-Means

Abstract

Pembangunan wilayah di Jawa Timur menunjukkan perkembangan yang positif, namun masih terdapat ketimpangan kondisi sosial ekonomi antar kabupaten/kota. Perbedaan pada aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan infrastruktur dasar menyebabkan setiap wilayah memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengelompokan wilayah agar pemerintah dapat menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Penelitian ini bertujuan mengelompokkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan karakteristik sosial ekonomi pada periode 2023–2025 serta menganalisis karakteristik setiap klaster yang terbentuk. Penelitian menggunakan data sekunder dari BPS yang terdiri atas sebelas variabel, yaitu PDRB, persentase penduduk miskin, kepadatan penduduk, UHH, HLS, RLS, pengeluaran riil per kapita, TPT, TPAK, jumlah fasilitas kesehatan, dan akses sanitasi layak. Metode yang digunakan adalah Principal Component Analysis (PCA) untuk mereduksi dimensi data dan algoritma K-Means untuk mengelompokkan wilayah. Jumlah klaster optimal ditentukan menggunakan Elbow Method, Silhouette Score, dan Davies-Bouldin Index (DBI), kemudian karakteristik setiap klaster dianalisis berdasarkan nilai rata-rata setiap variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah klaster optimal pada setiap tahun adalah empat klaster. Pengelompokan tersebut mampu membedakan wilayah menjadi kelompok dengan kondisi sosial ekonomi paling maju, wilayah berkembang, wilayah dengan kualitas hidup tinggi, dan wilayah yang relatif tertinggal. Selama periode 2023 hingga 2025, keanggotaan klaster relatif konsisten, hanya Kabupaten Lumajang yang mengalami perpindahan klaster. Berdasarkan hasil tersebut, kombinasi PCA dan K-Means terbukti mampu mengelompokkan kabupaten/kota di Jawa Timur berdasarkan kemiripan karakteristik sosial ekonomi serta dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah.