Respons Tiongkok terhadap Kepemilikan Kapal Selam Bertenaga Nuklir Australia di Indo Pasifik
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Abstract
Indo-Pasifik merupakan kawasan strategis yang menjadi arena perebutan
pengaruh bagi negara besar dan sekutunya, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok.
Salah satu isu yang menjadi sumber ketegangan baru adalah pengumuman aliansi
AUKUS, yang akan memberikan kesempatan kepada Australia tentang rencana
kepemilikan kapal selam bertenaga nuklir. Keunggulan strategis dari kapal selam
bertenaga nuklir membantu meningkatkan kapabilitas militer angkatan laut
Australia dalam menghadapi tantangan keamanan di Indo Pasifik. Namun, sebagai
negara besar di kawasan, Tiongkok menganggap kepemilikan kapal selam
bertenaga nuklir Australia dapat mengancam kebebasan bergeraknya di Laut Cina
Selatan dan kepentingan luar negeri Tiongkok di Indo Pasifik.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuasi kualitatif untuk menganalisis
respons Tiongkok terhadap kepemilikan kapal selam bertenaga nuklir Australia di
Indo Pasifik. Data penelitian diambil dari sumber sekunder melalui studi literatur
seperti buku, artikel ilmiah, dokumen resmi, surat kabar, dan situs web pemerintah.
Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber. Teknik analisis menggunakan
deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam mengenai
respons Tiongkok terhadap kepemilikan kapal selam bertenaga nuklir Australia
setelah bergabung dengan aliansi AUKUS di Indo Pasifik.
Penelitian ini menemukan bahwa Tiongkok merespons peningkatan
kekuatan militer Australia yaitu kepemilikan kapal selam bertenaga nuklir yang
diperoleh melalui aliansi AUKUS, dengan melanjutkan modernisasi pada People’s
Liberation Army Navy (PLAN). Tiongkok juga menjalin kerja sama keamanan
dengan Kepulauan Solomon yang letaknya berdekatan dengan Australia dan berada
di kawasan Indo Pasifik. Upaya Tiongkok dalam merespons kepemilikan kapal
selam bertenaga nuklir juga disampaikan dalam pernyataan protes penolakan resmi
dari Kementerian Luar Negeri dan forum internasional seperti PBB dan IAEA.
Description
Reupload file repository 6 Februari 2026_Arif/Halima
