Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Banyuwangi

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan IKD di Kabupaten Banyuwangi serta mengidentifikasi faktor-faktor_ yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian dilakukan karena capaian aktivasi IKD di Kabupaten Banyuwangi belum memenuhi target nasional sebesar 30% di Kabupaten Banyuwangi. Pelaksanaan IKD masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti kesulitan jaringan, rendahnya pemahaman an penerimaan masyarakat, pemanfaatan IKD belum optimal, serta gangguan pada SIAK. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan yang terlibat dalam penelitian terdiri atas kepala bidang PIAK, koordinator Pelangi, staf layanan drive thru, staf program Pelangi serta masyarakat sebagai pengguna aplikasi IKD. Triangulasi sumber an triangulasi teknik digunakan untuk menguji keabsahan data serta analisis data dilakukan melalui dua tahapan yaitu pattern matching (pencocokan pola) dan explanation building (membangun penjelasan). Penelitian ini menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn seperti standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana dan aktivitas pelaksana, karakteristik padan pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, politik dan sikap pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan IKD masih belum sepenuhnya optimal walaupun standar dan sasaran kebijakan telah ditetapkan secara jelas namun tujuan IKD dan target aktivasi IKD masih belum mencapai target nasional, dengan capaian sebesar 15,01%. Hambatan utama berasal dari keterbatasan perangkat yang dimiliki masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya literasi digital masyarakat, kondisi geografis wilayah. dan kesenjangan jaringan internet. Namun, pelaksanaan IKD didukung oleh sumber daya yang memadai, komunikasi antar pelaksana yang baik, karakteristik organisasi yang adaptif, serta komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui erbagai inovasi layanan dan sosialisasi. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan IKD tidak hanya bergantung pada kinerja pelaksana, tetapi juga pada kesiapan dan partisipasi aktif masyarakat sebagai sasaran kebijakan.