Nepotisme pada Film Dokumenter Dirty Vote dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Abstract

Praktik nepotisme dapat terjadi dalam berbagai ruang lingkup kehidupan, termasuk dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan ciri kebahasaan tentang nepotisme yang dikonstruksi dalam subtitle film dokumenter; (2) menjelaskan bagaimana wacana tentang nepotisme dikonstruksi; dan (3) mengungkap latar belakang mengapa wacana tentang nepotisme diproduksi. Penelitian tentang tindak nepotisme juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, di antaranya ialah Vveinhardt & Sroka (2020), Ihsan dkk. (2023), Wazni (2023), Suhendarto (2024), serta Putra dkk. (2024). Berdasarkan hasil tinjauan terhadap penelitian sebelumnya, belum ditemukan penelitian yang mengkaji nepotisme pada film dokumenter Dirty Vote dengan menggunakan pendekatan AWK model Fairclough. Oleh sebab itu, teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah nepotisme dan AWK model Fairclough. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Data penelitian ini ialah fitur-fitur kebahasaan yang mengandung nepotisme. Data bersumber dari subtitle film dokumenter Dirty Vote yang dirilis pada tanggal 11 Februari 2024 oleh saluran YouTube PSHK Indonesia. Pengumpulan data dimulai dengan melakukan penyimakan terhadap subtitle, lalu ditranskripsi. Kemudian, hasil transkripsi dibaca, ditandai, serta diberi penomoran. Berdasarkan hasil pengamatan, ditemukan 20 data yang mengandung fitur kebahasaan tentang nepotisme. Wacana dalam penelitian ini dianalisis secara kritis menggunakan pendekatan model Fairclough yang terdiri atas dimensi analisis teks untuk mengkaji kata, frasa, klausa, ataupun kalimat yang mengandung ciri kebahasaan tentang nepotisme; dimensi praktik diskursif yang meliputi analisis pemroduksi teks, media yang digunakan, dan konsumen yang ditargetkan; serta dimensi praktik sosiokultural untuk mengungkap latar belakang mengapa wacana tersebut diproduksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi praktik nepotisme dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) oleh aparatur pemerintahan yang turut terlibat dalam kontestasi pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kekuasaan mampu melegitimasi dominasi pihak-pihak tertentu dalam mencapai tujuan politik. Temuan tersebut merupakan hasil analisis terhadap tiga dimensi AWK model Fairclough yang terdiri atas analisis teks, praktik diskursif (produksi teks, distribusi teks, dan konsumsi teks), serta praktik sosiokultural (aspek situasional, institusional, dan sosial). Dimensi analisis teks menunjukkan 20 data yang mengandung ciri kebahasaan tentang nepotisme, yaitu meliputi penggunaan diksi hubungan kekeluargaan yang didukung dengan kemunculan diksi lain tentang kerja sama antarpihak dalam membangun praktik nepotisme. Teks dalam subtitle film tersebut cenderung menggunakan kalimat-kalimat deklaratif yang bersifat informatif, nomina yang menunjukkan status kekeluargaan pihak-pihak tertentu, serta enklitik -nya untuk menunjukkan kepemilikan antarpihak. Dimensi praktik diskursif menunjukkan peran pemroduksi teks yang terdiri atas produser, sutradara, dan tiga narasumber yang merupakan ahli hukum tata negara dalam mengungkap bagaimana instrumen kekuasaan digunakan demi memenangkan pemilu. Teks didistribusikan oleh saluran YouTube PSHK Indonesia pada masa tenang pemilu tahun 2024. Target konsumen wacana tersebut ialah masyarakat dengan wawasan menengah ke atas untuk memahami istilah-istilah hukum yang digunakan oleh para narasumber. Selanjutnya, dimensi praktik sosiokultural dalam aspek situasional meliputi transisi kepemimpinan kepala daerah, antusiasme pemilih pemula, dan putusan MK yang berdampak pada menguatnya isu politik dinasti; aspek institusional terdiri atas peran pemerintah seperti presiden, MK, partai koalisi, KPU, Bawaslu, lembaga publikasi film, dan media massa; serta aspek sosial yang menunjukkan bahwa fenomena ini berakar pada budaya politik oligarki dan kolusi, hingga memunculkan konflik sosial dan ekonomi dalam perkara pendistribusian bansos untuk menarik simpati masyarakat. Sebagai saran, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu sarana aspirasi akademik terhadap pengkajian ulang kebijakan pemerintah di masa mendatang.