Arahan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh Kawasan Purbomampir (Purwanegara-Bobosan-Sumampir), Kabupaten Banyumas

Abstract

Permukiman kumuh merupakan salah satu permasalahan perkotaan yang berdampak terhadap menurunnya kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kawasan Purbomampir di Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan permukiman kumuh berdasarkan SK Bupati Banyumas Nomor 660/630/Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan permukiman kumuh, menganalisis program penanganan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta merumuskan arahan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh di Kawasan Purbomampir. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan, wawancara kepada stakeholder dan masyarakat, serta dokumentasi. Analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi kondisi eksisting kawasan dan analisis SWOT untuk merumuskan arahan peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga tahun 2025 kawasan kumuh di Purbomampir mengalami penurunan luasan dari 14,73 Ha menjadi 2,78 Ha yang tersebar di RT 004/RW 004 Kelurahan Purwanegara, RT 005/RW 003, dan RT 011/RW 003 Kelurahan Bobosan, sedangkan Kelurahan Sumampir telah keluar dari kawasan kumuh. Permasalahan utama yang masih ditemukan meliputi kepadatan dan kualitas bangunan, kondisi drainase, pengelolaan persampahan, jalan lingkungan, dan jalan setapak. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan berbagai program penanganan sejak tahun 2021 hingga 2025 berupa peningkatan jalan lingkungan, normalisasi drainase, penyediaan air minum, pengelolaan persampahan, serta peningkatan kualitas sanitasi. Berdasarkan hasil analisis SWOT diperoleh arahan peningkatan kualitas lingkungan yang meliputi penataan kepadatan dan kualitas bangunan, peningkatan kualitas jalan lingkungan dan jalan setapak, optimalisasi sistem drainase, peningkatan pengelolaan persampahan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kolaborasi antar stakeholder dalam mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.