Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Perangkat Lunak Microsoft (Studi putusan Nomor 361/PDT.G/2019/PN.Jkt.Tim)

Abstract

Hubungan jual beli antara konsumen dan pelaku usaha menghadirkansebuah perikatan yang menghasilkan sebuah perjanjian yang mana kedua belahpihak memiliki sengketa yang dapat disebut prestasi atas perjanjian itu agar tidakmenimbulkan sengketa yang dapat disebut sengketa wanprestasi atau ingkar janji. Seperti contohnya kasus antara PT. Asaba Computer Centre dan PT. EduspecIndonesia dengan sengketa wanprestasi atas jual beli perangkat lunak (software) dengan dikeluarnya putusan pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 361/PDT.G/2019/PN.Jkt.Tim. Putusan atas upaya gugatan yang diajukan olehPT. Asaba Computer Centre tentang wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukanolehPT. Eduspec Indonesia, konsumen yang telah melakukan purchase order kepadapelaku usaha yang dimana telah menyepakati tentang perikatan yang telah dibuat, serta total biaya dan tempo pembayaran untuk menyelesaikan semua pembayaranyang telah disepakati didalam perikatan yang telah dibuat, tetapi konsumendengan sadar tidak menjalankan perikatan yang telah disepakati atau ingkar janji terhadap perikatan tersebut. Sehingga keluarnya putusan pengadilan negeri JakartaTimur menyatakan wanprestasi atau ingkar janji terhadap konsumen. Rumusanmasalah dama penulisan ini aitu; pertama, Apakah purchase order yangdilakukan oleh penggugat dan tergugat mempunyai kekuatan hukummengikat bagi para pihak ? Kedua, Apakah purchase order yang belumterbayar termasukwanprestasi? Ketiga, Apa pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 361/PDT.G/2019/PN.Jkt.Tim dalam mengabulkan gugatan sebagian ? Tujuan penelitian dari skripsi ini ada 2 (dua) meliputi tujuan umumdankhusus. Tujuan khusus penilitian ini adalah; Memahami dan menganalisispurchase order yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat memiliki kekuatanhukum yang mengikat bagi para pihak. Memahami dan menganilis purchaseorder yang belum terbaru termasuk wanprestasi. Memahami dan menganalisispertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 361/PDT.G/2019/PN.Jkt.Timdalam mengabulkan gugatan. Metode penelitian yuridis normatif dipilih menjadi tipe penelitian dalampenulisan skripsi ini dengan pendekatan masalah berupa pendekatan Undang- undang dan pendekatan Konseptual, bahan hukum yang digunakan dalampenelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukumsekunder. Kajianpustaka dalam skripsi yang meliputi uraian sistematik tentang asas, konsep, danpengertian yang relevan dengan penuisan skripsi ini. Bab ini berisi tentang kajianperjanjian, perjanjian jual, akibat hukum, prestasi, wanprestasi, dan purchaseorder. Hasil yang diperoleh dari pembahasan skripsi ini meliputi. Pertama, pihakPT. Asaba Computer Centre dalam putusan Nomor 361/PDT.G/2019/PN.Jkt.Timmenggugat PT. Eduspec Indonesia yang telah melakukan ingkar janji atauwanprestasi, yang menimbulkan akibat hukum terhadap tegugat yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang bahwa debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan didalam perikatan yang telah disepakati. Mengacupada ketentuan pasal 1243 KUHPerdata bahwa bila debitur telah dinyatakanlalai karena tidak terpenuhinya suatu perikatan melalu purchase order maka debitur wajib untuk mengganti biaya kerugian dan bunga. Purchase order yang dilakukanadalah mengikat secara hukum karena telah memenuhi syarat sahnya dalamperikatan berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kata sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Kedua, bahwa purchase order yangtelahdilakukan dan disepakati merupakan suatu perikatan yang sah dan mengikat secara hukum, oleh karena itu purchase order yang telah dilakukan dan tidak terbayarkan serta perikatan yang tidak berjalan termasuk kedalam sengketa wanprestasi atau ingkar janji. Ketiga, pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 361/PDT.G/2019/PN.Jkt.Tim telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kesimpulan dari hasil penelitian ini; pertama, purchase order merupakansalah satu metode pada era digital saat ini yang merupakan dokumen atau surat pernyataan persetujuan antara konsumen dan pelaku usaha yang bersifat mengikat secara hukum. Kedua, purchase order termasuk kedalam suatu perikatanatauperjanjian, karena telah memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur didalampasal 1320 KUHPerdata yaitu dengan adanya kata sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal, oleh karena itu purchase order yang tidak terbayarkan dapat dikatakan sengketa wanprestasi atau ingkar janji. Ketiga, pertimbangan hukumhakim dalam putusan pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 361/PDT.G/2019/PN.Jkt.Tim telah sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku. Saran yang diberikan, bagi konsumen, apabila telah menyepakati sebuahperjanjian yang sebelumnya telah disepakati hendaknya melakukan sesuai denganyang terdapat didalamnya, agar tidak merugikan pihak yang terikat dalamperjanjian tersebut, karena pada hakikatnya adanya sebuah perjanjiandimaksudkan untuk memberikan manfaat tersendiri bagi para pihak yang terikat didalamnya, sudah sepatutnya pihak yang sepakat dan terikat di dalamnyamelakukan sesuai dengan yang telah disepakati.