Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Karakteristik Kepala Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Abstract

Kualitas laporan keuangan pemerintah merupakan isu sentral dalam literatur akuntansi dan pemerintahan. Pemberian opini oleh BPK berkaitan erat terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah karena kewenangan BPK untuk mengaudit laporan keuangan instansi daerah (Firmansyah, Arfiansyah, et al., 2022). Perbaikan opini BPK secara keseluruhan pada laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terjadi pada periode 2018-2022 atau dalam lima tahun terakhir (BPK RI, 2023b). Kendati demikian, hasil LKPD yang diperiksa pada tahun 2022 menunjukkan opini BPK menurun dibanding tahun sebelumnya serta masih terdapat pemerintah daerah yang belum pernah mendapat opini unqualified atau wajar tanpa pengecualian (WTP) sejak diaudit pertama kali oleh BPK yaitu sejumlah 23 Pemda (BPK RI, 2023a). Pulau Jawa merupakan salah satu pulau yang diwarnai dengan kasus korupsi. Selain itu, opini BPK atas LKPD di Pulau Jawa masih belum merata. Bahkan terdapat provinsi yang mengalami penurunan opini BPK dari tahun 2020 – 2023 sementara di provinsi lain terus mengalami kenaikan. Pulau Maluku merupakan salah satu pulau dengan opini BPK atas LKPD yang masih bervariasi dan belum merata. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu metode dalam penelitian yang dilakukan dengan maksud meneliti sampel tertentu pada populasi penelitian, menganalisis data dilakukan secara statistik dan pada pengumpulan data menggunakan instrument/alat penelitian, serta bertujuan sebagai uij terhadap hipotesis yang sudah dirumuskan (Sugiyono, 2019). Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui website BPK dan website masing-masing pemerintah daerah di Pulau Jawa dan Maluku tahun 2020-2023. Teknik penentuan sampel yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Sampel penelitian ini berjumlah 431 observasi. Analisis data menggunakan analisis regresi logistik biner dan analisis statistik deskriptif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 1) Berdasarkan hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas LKPD. Semakin tinggi jumlah aset yang dimiliki pemerintah daerah maka semakin baik kualitas LKPD yang dihasilkan. 2) Berdasarkan hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas LKPD. Rasio belanja modal pemerintah yang tinggi akan berpengaruh pada peningkatan kualitas LKPD. 3) Berdasarkan hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa usia kepala daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas LKPD. Pemerintah daerah dengan kepala daerah berusia muda akan berpengaruh pada peningkatan kualitas LKPD. 4) Berdasarkan hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa pengalaman kepala daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD. Pemerintah daerah dengan kepala daerah lama ataupun baru tidak akan memengaruhi kualitas LKPD yang dihasilkan.