Pengawasan Merger/Akuisisi Digital dan Posisi Dominan Melalui Analisis Big Data (Studi Komparatif UU No 5/1999 Dan Digital Market Act Uni Eropa)

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah menjadikan data sebagai aset strategis yang menentukan kekuatan pasar. Penguasaan Big Data oleh platform digital besar mempengaruhi pembentukan posisi dominan melalui tiga mekanisme yang saling memperkuat, yaitu penguatan network effect, penciptaan barriers to entry berbasis data, dan lock-in effect, yang bersama-sama menciptakan keunggulan kompetitif yang bersifat self-reinforcing. Kerangka hukum persaingan usaha Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 belum mengakomodasi parameter berbasis data dalam penilaian posisi dominan maupun pengawasan merger. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum untuk mengkaji tiga permasalahan, yaitu pengaruh Big Data terhadap posisi dominan, efektivitas pengawasan merger digital di Indonesia, serta perbandingannya dengan Digital Markets Act (DMA) Uni Eropa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem post-merger notification dengan ambang batas finansial murni tidak mampu menangkap fenomena killer acquisition, sebagaimana tercermin dalam kasus merger GoTo. Perbandingan dengan DMA mengungkap kesenjangan paradigmatik dalam lima dimensi: orientasi regulasi (ex post versus ex ante), parameter kekuatan pasar, beban pembuktian, cakupan kewajiban notifikasi merger, dan kewajiban interoperabilitas serta portabilitas data. Penelitian ini merekomendasikan amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta adopsi bertahap sejumlah ketentuan DMA yang relevan ke dalam peraturan pelaksana Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).