Pemanfaatan Data Pribadi melalui Teknologi Big Data pada E-commerce yang Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Abstract

Berubahnya paradigma cara berusaha di era modern menyebabkan pemanfaatan data pribadi melalui teknologi big data pada e-commerce mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Pergeseran ini terjadi karena data pribadi menjadi alat baru dalam proses pemasaran barang secara otomatis (pemasaran bertarget), di mana pemasaran ini juga menjadi unsur kegiatan yang dapat mengakibatkan monopoli dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini mencoba membuktikan bahwa pemanfaatan data pribadi melalui teknologi big data ini dapat mengakibatkan hambatan secara teknis dan masuk kedalam unsur yang mengakibatkan monopoli berdasarkan undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan Perundang-undangan, konseptual dan perbandingan, dalam penelitian ini juga menemukan permasalahan-permasalahan antara lain, apakah pemanfaatan data pribadi melalui teknologi big data dapat mengakibatkan monopoli?, bagaimana perlindungan hukum data pribadi yang disalahgunakan untuk kegiatan monopoli?, bagaimana konsep kedepan hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap pemanfaatan data pribadi melalui teknologi big data. Hasil penelitian tesis ini ditemukan fakta bawa, akibat hukum pemanfaatan data pribadi melalui teknologi big data pada e-commerce dapat mengakibatkan kegiatan monopoli dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan penguasaan pemasaran barang. Berdasarkan konsep hukum monopoli kegiatan tersebut dapat menjadi hambatan masuk yang disebabkan oleh technical barrier to entry melalui kemampuan teknologi. Perlindungan hukum data pribadi yang disalahgunakan untuk kegiatan monopoli dilakukan melalui dua bentuk perlindungan hukum. Perlindungan hukum internal dilakukan atas dasar adanya hubungan kontrak antara konsumen dan produsen/ penjual berdasarkan transaksi elektronik yang juga mencakup pengumpulan data pada e-commerce berbasis platform. Perlindungan hukum eksternal dilakukan melalui Undang-Undang No. 27 Tahun 2022, selain itu penguatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui pembaharuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 juga menjadi bentuk perlindungan hukum data pribadi yang disalahgunakan untuk kegiatan monopoli. Proses perbandingan hukum yang dilakukan juga ditemukan fakta bahwa Indonesia belum mengatur pemanfaatan data sebagai unsur baru yang mengakibatkan kegiatan monopoli. Di sisi lain lain konsep yang lebih modern sudah diterapkan oleh Jerman melalui GWB dalam Pasal 19a, di mana memasukkan akses data kompetitif ke dalam hukum persaingan usaha dan juga melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang DMA tentang persaingan pasar digital dengan adil dengan cara menjamin persaingan yang sehat pada perusahaan digital. Saran yang diberikan yaitu dengan memberikan pembatasan pemanfaatan data sebagai unsur baru yang dapat mengakibatkan kegiatan monopoli, memberikan penguatan pada KPPU dalam menangani persaingan usaha yang disebabkan pemanfaatan data, menambahkan pasal baru dalam pemanfaatan data kedalam hukum persaingan dan membuat satgas khusus KPPU dalam mengawasi dominasi pemanfaatan data oleh perusahaan besar.