Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan dan Pencurian

Abstract

Pembunuhan merupakan tindak pidana terhadap nyawa manusia yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 340 KUHP. Pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dipandang sebagai bentuk pembunuhan yang paling berat karena dilakukan dengan kesengajaan dan perencanaan terlebih dahulu, sehingga diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 77/Pid.B/2024/PN Jmr yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama dan disertai dengan pencurian. Dalam perkara tersebut, terdakwa didakwa melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Namun, majelis hakim menyatakan dakwaan primair tidak terbukti dan menjatuhkan pidana berdasarkan dakwaan subsidair dengan pidana penjara selama 13 tahun. Putusan ini menimbulkan permasalahan yuridis terkait bentuk surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum yang dinilai kurang tepat dan permasalahan terkait pertimbangan hakim dengan fakta hukum di persidangan, khususnya mengenai unsur perencanaan dan asas proporsionalitas pemidanaan. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan hukum, yaitu kesesuaian bentuk surat dakwaan Penuntut Umum dengan perbuatan terdakwa serta kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus dakwaan subsidair dengan fakta di persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang dikumpulkan diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif meliputi bahan primer seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal hukum, pendapat para ahli, dan literatur ilmiah lainnya Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal surat dakwaan telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana, namun secara substantif konstruksi dakwaan belum disusun secara sistematis karena tidak memisahkan secara tegas antara dakwaan pembunuhan dan pencurian. Selain itu, pertimbangan hakim dinilai belum sepenuhnya mencerminkan fakta hukum yang menunjukkan adanya perencanaan, pembagian peran, dan keterkaitan perbuatan, sehingga penerapan pasal dan pidana yang dijatuhkan belum sepenuhnya memenuhi asas proporsionalitas dan keadilan substantif.