Efektifitas Implementasi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Direktur Utama Perum Bulog No:25 Tahun 2003: (Suatu Studi Tentang Pelaksanaan Kebijakan Distribusi Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kotakulon Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso Tahun 2006)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas implementasi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perum Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dalam pelaksanaan kebijakan distribusi Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kelurahan Kotakulon Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, pada tahun 2006. Program Raskin merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan membantu rumah tangga miskin memenuhi kebutuhan pangan dengan menyediakan beras bersubsidi. Keberhasilan pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh ketepatan sasaran penerima, ketepatan jumlah dan waktu penyaluran, keterjangkauan harga, serta koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Data penelitian dapat diperoleh melalui wawancara dengan aparat kelurahan, petugas pelaksana distribusi, dan keluarga penerima manfaat, serta melalui observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program Raskin pada tahun 2006. Analisis dilakukan dengan menelaah proses implementasi kebijakan, mulai dari komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, koordinasi pelaksana, hingga mekanisme penyaluran beras kepada masyarakat sasaran. Efektivitas program dikaji berdasarkan kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan distribusi Raskin di lokasi penelitian, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan, serta menjelaskan kendala yang dihadapi oleh pelaksana maupun penerima program. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, koordinasi, dan akuntabilitas pelaksanaan program bantuan pangan bagi masyarakat miskin.