Tinjauan Hukum Bedah Mayat Forensik Berdasarkan Kepentingan Pembuktian Pidana

Abstract

Kematian yang diduga tidak wajar (unnatural death) menimbulkan konsekuensi hukum yang mengharuskan negara melalui aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengetahui penyebab kematian serta memperoleh alat bukti. Dalam proses tersebut, bedah mayat forensik memiliki peran penting karena menghasilkan Visum et Repertum sebagai alat bukti ilmiah. Namun, pelaksanaannya sering menghadapi keberatan dari keluarga korban. Permasalahan penelitian ini berfokus pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru), khususnya penggunaan frasa "dapat" pada ayat (3) yang menjadikan penetapan pengadilan setelah bedah mayat forensik bersifat opsional. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kesesuaiannya dengan konsep dignity of the deceased serta inherensinya dengan tujuan hukum pembuktian pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penetapan pengadilan dalam Pasal 50 KUHAP Baru tidak sesuai dengan konsep dignity of the deceased. Meskipun bedah mayat forensik dapat dibenarkan untuk kepentingan pembuktian pidana, sifat opsional penetapan pengadilan menyebabkan tidak adanya jaminan pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur sehingga sulit dipastikan bahwa kewajiban pemberitahuan, pemberian penjelasan kepada keluarga, serta kebutuhan dilaksanakannya bedah mayat forensik benar-benar telah terpenuhi. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa Pasal 50 KUHAP Baru tidak inheren dengan tujuan hukum pembuktian pidana karena lebih menitikberatkan pada pencapaian kebenaran materiil daripada menjamin legalitas formal dalam memperoleh alat bukti. Di sisi lain, bedah mayat forensik tetap tidak dapat dikategorikan sebagai upaya paksa meskipun memiliki karakteristik tertentu yang menyerupainya. Berdasarkan hasil tersebut, disarankan penyempurnaan Pasal 50 KUHAP Baru melalui penambahan ketentuan mengenai rekomendasi tertulis dari dokter forensik atau dokter yang berwenang pada penyelenggara pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum sebelum pelaksanaan bedah mayat forensik serta pembentukan peraturan pelaksana yang mengatur prosedur pelaksanaannya secara rinci.