Pengaruh Anggaran Hijau Terhadap Penurunan Emisi Karbon DI Indonesia

Abstract

Sejak tahun 2005, Pemerintah Indonesia secara konsisten meningkatkan alokasi Anggaran Lingkungan Hidup (ALH) setiap tahunnya dengan tujuan utama untuk memitigasi pencemaran lingkungan dan perubahan iklim. Meskipun anggaran tersebut terus meningkat, realitasnya menunjukkan bahwa kenaikan emisi karbon juga terjadi secara bersamaan. Kemudian terdapat peningkatan signifikan anggaran lingkungan hidup dari 1,3 triliun Rupiah pada tahun 2005 menjadi 13 triliun Rupiah pada tahun 2020. Selama periode yang sama, konsumsi energi terbarukan mengalami penurunan sebesar 52 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengembangan dan pemanfaatan anggaran lingkungan hidup di Indonesia belum optimal, terhambat oleh berbagai kendala seperti kurangnya insentif, regulasi, infrastruktur, teknologi, dan kesadaran masyarakat. Penelitian ini juga mencatat hasil yang menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan lingkungan masih belum sepenuhnya berhasil. Mengacu pada penelitian Valdivia de Richter, kasus kerusakan lingkungan di Meksiko pada tahun 2011 menjadi perhatian, dengan kerugian mencapai 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Penelitian ini menyoroti efek negatif polusi udara terhadap kesehatan dan penggunaan berlebihan sumber daya alam yang merugikan kelestariannya. Subsidi dan harga yang tidak mempertimbangkan dampak lingkungan disebut sebagai beban besar bagi anggaran pemerintah, tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan ketimpangan. Dalam konteks ini, kesadaran akan perlindungan lingkungan semakin meningkat, mengarah pada perlunya memasukkan aspek lingkungan dalam kebijakan ekonomi. Teori pertumbuhan Keynes (1936) menekankan keterkaitan antara konsumsi individu dalam perekonomian dan pendapatan individu lain, mendukung ide bahwa aktivitas ekonomi harus mempertimbangkan dampak lingkungan. Dalam penelitian ini juga membahas implementasi Efisiensi Fiskal Hijau (EFR) sebagai instrumen kebijakan untuk internalisasi biaya sosial dan lingkungan negatif. EFR diharapkan dapat menggeser beban pajak dari aktivitas merugikan lingkungan ke aktivitas yang mendukung pertumbuhan hijau. Upaya ini diarahkan untuk mencapai tujuan lingkungan, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca dan perlindungan keanekaragaman hayati. Dengan mengintegrasikan konsep EFR, pemerintah dapat mengurangi ketergantungan pada pendapatan tidak berkelanjutan, seperti ekspor minyak dan gas. Kebijakan fiskal hijau menjadi kunci dalam mendukung ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Beberapa negara, termasuk Indonesia, telah mengalokasikan anggaran belanja pemerintah untuk proyek-proyek yang mendukung perlindungan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Emisi karbon di Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, struktur industri, dan urbanisasi. Faktor-faktor seperti kebijakan ekspansif, efisiensi energi, dan kebijakan lingkungan memainkan peran penting dalam dinamika emisi karbon. Anggaran lingkungan hidup, konsumsi energi terbarukan, dan subsidi BBM fluktuatif, dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan kesadaran masyarakat. Faktor-faktor ini, bersama dengan peran kebijakan fiskal, struktur industri, dan teknologi bersih, menjadi faktor utama yang mempengaruhi tantangan pengurangan emisi karbon di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa anggaran lingkungan hidup (ALH) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap emisi karbon, sejalan dengan teori Environmental Kuznetz Curve (EKC) dan temuan penelitian sebelumnya. Kendati ALH yang rendah belum memberikan dampak yang signifikan, peran konsumsi energi terbarukan (REC) terbukti penting dalam mengurangi emisi karbon, sesuai dengan teori pertumbuhan endogen. Subsidi BBM (ES) mempengaruhi peningkatan emisi karbon, menunjukkan perlunya kebijakan mendukung transisi energi yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, untuk mengurangi intensitas karbon di Indonesia, disarankan untuk fokus pada penerapan kebijakan fiskal hijau yang lebih progresif, termasuk pengurangan subsidi bahan bakar fosil dan alokasi anggaran yang lebih signifikan untuk perlindungan lingkungan.