Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Program Mutiara di Kabupaten Jember

Abstract

Tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Jember yang mencapai 34,9% berdasarkan SSGI 2022 mengindikasikan kegagalan pendekatan sektoral birokrasi, sehingga penyelesaian lintas sektor menjadi alternatif yang logis. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan collaborative governance dalam pelaksanaan Program Mutiara yang merupakan inisiatif lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil (YAPPIKA-ActionAid, YPSM), sektor swasta (Philips), dan filantropi (Fondation Botnar). Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pisau analisis kerangka teori Ansell dan Gash (2008). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dipicu oleh starting condition berupa asimetri sumber daya yang berujung pada ketergantungan resiprokal antaraktor. Facilitative leadership secara dominan dieksekusi oleh pihak NGO melalui pemberdayaan teknis tenaga kesehatan dan sinkronisasi pemangku kepentingan. Collaborative process berhasil membuahkan intermediate outcomes strategis, termasuk adopsi pembiayaan stunting ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) serta peningkatan kapasitas diagnostik klinis (USG portable). Namun, tinjauan terhadap institutional design menemukan sejumlah kelemahan struktural: kegagalan integrasi teknologi (penghentian aplikasi MOM), dualisme forum di akar rumput (RDS dan TPPS), ketergantungan aturan main pada dikte donor, serta bias transparansi akibat kontradiksi pedoman data stunting nasional versus daerah. Disimpulkan bahwa collaborative governance pada Program Mutiara berjalan solid secara administratif-formalistik dan berhasil mencetak capaian taktis jangka menengah, namun menyisakan kerentanan struktural yang secara logis mengancam keberlanjutan program pasca intervensi donor berakhir.