Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Jarimah Pemerkosaan Anak (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 8/JN/2022/MS.Lsm)

Abstract

Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam perkara jarimah pemerkosaan anak masih menimbulkan persoalan mengenai proporsionalitas penjatuhan uqubat serta optimalisasi perlindungan hak korban, khususnya pemenuhan restitusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Nomor 8/JN/2022/MS.Lsm yang menjatuhkan pidana penjara selama 150 bulan terhadap terdakwa berdasarkan perbuatannya, serta mengkaji pemenuhan hak restitusi bagi anak korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah didasarkan pada alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, visum et repertum, dan pengakuan terdakwa sehingga unsur-unsur jarimah pemerkosaan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah terpenuhi. Meskipun demikian, penjatuhan pidana minimum 150 bulan belum sepenuhnya mencerminkan proporsionalitas mengingat tindak pidana dilakukan secara berulang dalam kurun waktu sekitar satu tahun. Selain itu, putusan tidak memuat amar mengenai restitusi meskipun kerugian material dan immaterial korban terungkap dalam persidangan, sehingga pemulihan hak korban belum terlaksana secara optimal. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan evaluasi proporsionalitas pemidanaan dengan pemenuhan hak restitusi dalam satu putusan serta menawarkan penguatan penerapan restitusi melalui pendekatan perlindungan korban dan keadilan restoratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan telah memenuhi aspek pembuktian tindak pidana, namun belum sepenuhnya mewujudkan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap anak korban karena belum mengakomodasi pemenuhan hak restitusi sebagai bagian dari pemulihan korban.