Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso

Abstract

Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu tahapan dalam pengelolaan aset daerah yang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah. Proses penghapusan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pengelolaan aset daerah berjalan secara efektif dan transparan. Tujuan penyusunan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui prosedur penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bondowoso, menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur selama pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penghapusan BMD telah dilaksanakan melalui tahapan pengajuan usulan oleh perangkat daerah, verifikasi dan validasi oleh BPKAD, persetujuan pejabat yang berwenang, pelaksanaan penghapusan sesuai mekanisme yang ditetapkan, serta pencatatan dalam administrasi aset daerah. Secara umum, pelaksanaan prosedur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun masih ditemukan beberapa kendala, seperti ketidaklengkapan dokumen administrasi, ketidaksesuaian data inventaris dengan kondisi fisik barang, belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP), panjangnya alur birokrasi, serta keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pembinaan kepada perangkat daerah, penyempurnaan SOP, penguatan penatausahaan aset, optimalisasi koordinasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.