Dinamika Implementasi Kebijakan Anti Prostitusi Thailand

Abstract

Prostitusi di Thailand merupakan salah satu isu sosial yang kompleks dan sensitif, karena meskipun secara hukum telah dilarang oleh Pemerintah Thailand melalui Prevention and Suppression of Prostitution Act B.E 2539 (1996), dalam praktiknya prostitusi masih berlangsung secara terbuka di berbagai daerah seperti Pattaya, Bangkok, dan Phuket. Penelitian ini menganalisis tentang dinamika implementasi kebijakan anti-prostitusi di Thailand. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) melalui metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini berargumen bahwa dinamika implementasi kebijakan anti prostitusi di Thailand dipengaruhi oleh ketidaksesuaian antara kebijakan formal dan kondisi sosial masyarakat. Keterbatasan sumberdaya, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan korupsi aparat penegak hukum memperlambat efektivitas kebijakan. Selain itu, tekanan ekonomi dan budaya masyarakat turut memperkuat resistensi terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, Thailand membutuhkan strategi yang lebih terukur, dan koordinatif agar kebijakan anti-prostitusi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.