Predatory Pricing dalam Transaksi Perdagangan pada Sektor E-Commerce

Abstract

Latar belakang penelitian ini berangkat dari pesatnya pertumbuhan ecommerce di Indonesia yang mendorong persaingan harga semakin agresif melalui flash sale dan strategi “bakar uang”. Pola ini memang memberikan keuntungan jangka pendek bagi konsumen, namun berpotensi menimbulkan distorsi pasar, menekan pelaku usaha kecil, dan mendorong munculnya praktik predatory pricing oleh platform besar. Fenomena keputusan Bukalapak menghentikan layanan produk fisik menunjukkan beratnya tekanan kompetitif di sektor digital. Regulasi yang ada masih belum mampu menjangkau kompleksitas perdagangan elektronik, terutama karena tidak adanya parameter baku mengenai harga sangat rendah. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini disusun untuk menganalisis potensi predatory pricing dalam transaksi perdagangan pada sektor e-commerce serta kebutuhan pembaruan regulasi persaingan usaha di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada tiga isu utama, yaitu akibat hukum dari praktik predatory pricing dalam transaksi perdagangan pada sektor e-commerce di Indonesia, mekanisme pembuktian terhadap dugaan praktik tersebut, serta pengaturan hukum yang tepat untuk menanganinya. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan secara umum untuk memenuhi persyaratan akademik memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum, mengembangkan ilmu yang diperoleh selama studi, dan memperluas wawasan teoritis maupun praktis dalam menghadapi persoalan hukum di masyarakat. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum predatory pricing, mengetahui dan memahami mekanisme pembuktian dugaan predatory pricing, serta mengetahui dan memahami bentuk pengaturan hukum yang paling tepat dalam konteks transaksi perdagangan pada sektor e-commerce di Indonesia. Manfaat penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai sumber pengetahuan dalam bidang hukum persaingan usaha, khususnya terkait kajian predatory pricing dalam transaksi perdagangan pada sektor e-commerce. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran, masukan, dan rekomendasi bagi praktisi hukum, pelaku usaha, dan pemangku kebijakan terkait pengaturan serta penegakan hukum terhadap praktik predatory pricing pada sektor e-commerce, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan maupun strategi bisnis yang lebih adaptif namun tetap berlandaskan prinsip persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan, serta ketentuan KPPU, dan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan literatur pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen, kemudian seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran, pengklasifikasian, serta pengolahan bahan hukum untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik predatory pricing dalam sektor e-commerce di Indonesia masih menghadapi tantangan penegakan hukum karena kerangka regulasi yang ada, khususnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU terkait, belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas pasar digital yang ditandai dengan penggunaan subsidi, model bisnis platform, serta dinamika harga yang berubah sangat cepat. Mekanisme pembuktian pun kerap menemui hambatan, terutama dalam mengidentifikasi biaya sebenarnya, menganalisis strategi harga pelaku usaha, serta memperoleh data internal platform yang bersifat tertutup. KPPU telah memiliki pedoman dan kerangka penanganan perkara, namun implementasinya masih memerlukan penguatan kapasitas dan akses data agar lebih efektif. Pembahasan skripsi ini menekankan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas untuk melarang predatory pricing, efektivitas penegakannya memerlukan pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap karakteristik ekonomi digital. Penulis menegaskan perlunya penguatan instrumen pembuktian, penyempurnaan pedoman biaya, serta peningkatan koordinasi dengan otoritas lain agar penanganan kasus predatory pricing menjadi lebih cepat dan akurat. Selain itu, penulis merekomendasikan penyusunan aturan khusus yang menyesuaikan dinamika e-commerce, termasuk transparansi data dan standar evaluasi harga, guna menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan mencegah penyalahgunaan strategi harga oleh pelaku usaha besar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa predatory pricing dalam sektotr e-commerce masih sulit ditangani karena kerangka hukum Indonesia belum mampu mengikuti karakteristik pasar digital. Meskipun regulasi seperti UndangUndang No. 5 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019, dan UU ITE telah menyediakan landasan normatif, pembuktiannya tetap menghadapi hambatan substansial, terutama terkait keterbatasan akses data dan belum adanya standar analisis yang sesuai dengan ekosistem digital. Oleh sebab itu, penelitian ini menyarankan perlunya pembaruan pedoman dan penguatan kapasitas KPPU agar mampu menilai strategi harga secara lebih akurat dan menjaga struktur pasar tetap kompetitif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan dasar akademik dan praktis bagi perbaikan pengawasan persaingan usaha di Indonesia di tengah pertumbuhan ekonomi digital.