PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR ATAS PRAKTIK PARATE EKSEKUSI SECARA SEPIHAK OLEH PT MANDIRI TUNAS FINANCE (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto)

Abstract

Praktik eksekusi jaminan fidusia secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan (finance) seringkali memicu sengketa hukum, terutama ketika terdapat ketidaksepakatan mengenai status cedera janji (wanprestasi) dan tindakan penarikan objek jaminan secara paksa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi debitur atas praktik parate eksekusi yang dilakukan secara sepihak oleh PT Mandiri Tunas Finance, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, dengan mengkaji konsisten penerapan aturan jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dengan pendekatan undang-undang (Statue Approach), pendekatan historis (Historical Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parate eksekusi sepihak tanpa adanya kesepakatan cedera janji dan kesukarelaan debitur merupakan perbuatan melawan hukum. Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto mempertegas pentingnya kepastian hukum dan prosedur yang sah guna meminimalisir penyalahgunaan kewenangan kreditur dalam proses eksekusi jaminan.