Perubahan Sistiem Kabinet Presidentil ke Kabinet Parlementer pada Tahun 1945

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang, proses, dan dampak perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer di Indonesia pada tahun 1945. Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam membentuk pemerintahan yang stabil dan memperoleh pengakuan internasional. Pada awal kemerdekaan, sistem pemerintahan yang diterapkan menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus pemegang kekuasaan pemerintahan. Namun, perkembangan politik pada masa awal kemerdekaan mendorong terjadinya perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama setelah dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan dokumen sejarah, arsip, buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan perkembangan sistem pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Data yang diperoleh kemudian diverifikasi, dianalisis, dan disusun secara kronologis untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan sistem kabinet serta peran tokoh-tokoh politik dalam proses tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bahwa perubahan menuju kabinet parlementer merupakan bagian dari dinamika politik untuk memperluas peranan lembaga perwakilan dan membangun pemerintahan yang memperoleh dukungan politik lebih luas. Perubahan tersebut juga memengaruhi hubungan antara presiden, perdana menteri, dan Komite Nasional Indonesia Pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai perkembangan demokrasi dan sistem ketatanegaraan Indonesia pada tahun-tahun awal kemerdekaan.