Kepastian Hukum Pengaturan Multi-Party Interim Appeal Arbitration (MPIA) sebagai Alternatif Kekosongan Badan Banding WTO

Abstract

Ketidakmampuan Badan Banding dalam menangani banding menciptakan krisis dalam sistem penyelesaian sengketa di WTO. Krisis yang dialami oleh Badan Banding WTO menyebabkan negara-negara anggota yang ingin mengajukan banding terhadap putusan panel tidak dapat memperoleh kejelasan hukum dan menciptakan fenomena yang dikenal sebagai appeals into the void. Fenomena ini terjadi di saat suatu putusan tidak dapat dieksekusi secara final karena tidak adanya mekanisme banding yang berfungsi. Ketidakpastian hukum dalam sistem penyelesaian sengketa dagang internasional mengancam legitimasi WTO sebagai lembaga yang memiliki peran penting untuk menyelesaikan masalah perdagangan internasional. Sebagai respon terhadap kekosongan Badan Banding, sembilan belas anggota WTO mengumumkan pembentukan Multi-Party Interim Arbitration Arrangement (MPIA) pada bulan April 2020. Penelitian ini menemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian hukum perdagangan internasional sebagai berikut: Pertama, bagaimana kepastian hukum pengaturan Multi-Party Interim Appeal Arbitration (MPIA) sebagai alternatif kekosongan Badan Banding WTO; kedua, bagaimana implikasi pengaturan Multi-Party Interim Appeal Arbitration (MPIA) sebagai alternatif kekosongan Badan Banding WTO. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kepastian hukum pengaturan Multi-Party Interim Appeal Arbitration (MPIA) sebagai alternatif kekosongan Badan Banding WTO dan untuk mengetahui dan memahami implikasi pengaturan Multi-Party Interim Appeal Arbitration (MPIA) sebagai alternatif kekosongan Badan Banding WTO. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian hukum ini menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum dengan metode pengumpulan menggunakan studi kepustakaan (library research). Penelitian hukum ini dilakukan dengan menganalisis sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum. Hasil pembahasan pertama menunjukkan bahwa MPIA merupakan mekanisme yang memiliki dasar hukum yang jelas dalam Pasal 25 DSU serta didukung oleh pengaturan prosedural yang rinci. Berdasarkan teori legalitas dari Lon L. Fuller, pengaturan MPIA telah memenuhi unsur-unsur kepastian hukum dan mampu menjaga keamanan serta prediktabilitas penyelesaian sengketa perdagangan internasional bagi negara-negara peserta, namun mekanisme ini belum sepenuhnya mencerminkan keseragaman sistem penyelesaian sengketa WTO