Hubungan Sikap Norma Gender dan Otonomi Pengambilan Keputusan dengan Penggunaan Kontrasepsi pada Perempuan yang Melakukan Perkawinan Anak

Abstract

Perempuan yang menikah pada usia anak cenderung memiliki kerentanan dalam hal kesehatan reproduksi, termasuk rendahnya penggunaan kontrasepsi. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi perilaku penggunaan kontrasepsi adalah sikap terhadap norma gender dan tingkat otonomi pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Norma gender yang setara (gender equitable) dapat mencerminkan pandangan yang mendukung kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan, sementara otonomi pengambilan keputusan yang tinggi menunjukkan kemampuan perempuan dalam menentukan keputusan reproduksi tanpa dominasi pihak lain. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji hubungan antara sikap norma gender dan otonomi pengambilan keputusan dengan penggunaan kontrasepsi pada perempuan yang melakukan perkawinan anak di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan cross sectional yang dilaksanakan pada 87 responden perempuan yang menikah sebelum usia 19 tahun dan tercatat di KUA Kecamatan Silo. Data dikumpulkan melalui wawancara menggunakan kuesioner yang mencakup variabel sosiodemografi, sikap norma gender (menggunakan Gender Equitable Men Scale), otonomi pengambilan keputusan (menggunakan Reproductive Autonomy Scale), dan penggunaan kontrasepsi. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan uji regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki sikap norma gender dalam kategori equitable sebesar 75,9%. Kondisi tersebut menggambarkan kecenderungan pandangan yang lebih setara terhadap peran laki - laki dan perempuan dalam rumah tangga. Pengaruh norma patriarkal masih ditemukan pada beberapa aspek, khususnya dalam pengambilan keputusan seksual dan reproduksi. Sebagian besar responden juga memiliki tingkat otonomi pengambilan keputusan dalam kategori tinggi sebesar 50,6%, terutama dalam keputusan terkait penggunaan kontrasepsi. Penggunaan kontrasepsi tercatat pada 75,9% responden dengan metode suntik sebagai pilihan terbanyak sebesar 62,1%. Dominasi metode suntik menunjukkan preferensi terhadap metode jangka pendek yang dianggap praktis, mudah diakses, dan tidak memerlukan keterlibatan pasangan secara intensif. Analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara otonomi pengambilan keputusan dengan penggunaan kontrasepsi (p = 0,001). Responden dengan tingkat otonomi yang lebih rendah memiliki kecenderungan lebih besar untuk tidak menggunakan kontrasepsi dibandingkan dengan responden yang memiliki otonomi tinggi. Temuan tersebut menegaskan pentingnya peran otonomi perempuan dalam menentukan perilaku kesehatan reproduksi, khususnya pada konteks perkawinan anak. Sikap norma gender tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan penggunaan kontrasepsi (p = 0,092). Kesimpulan penelitian ini adalah otonomi pengambilan keputusan yang tinggi berhubungan dengan peningkatan penggunaan kontrasepsi pada perempuan yang menikah usia anak, sedangkan sikap norma gender yang setara belum terbukti memengaruhi perilaku penggunaan kontrasepsi secara langsung. Oleh karena itu, disarankan agar instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pengadilan Agama Kabupaten Jember memperkuat program dispensasi perkawinan serta meningkatkan edukasi pra-nikah pada pasangan yang mengajukan dispensasi.