Dinamika Rasio Kemandirian Fiskal Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2025

Abstract

Penelitian ini mengkaji dampak reformasi kebijakan fiskal melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) terhadap rasio kemandirian fiskal di Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi menghadapi paradoks fiskal, yaitu kesenjangan antara capaian tata kelola birokrasi yang sangat memuaskan (SAKIP AA) dengan rasio kemandirian fiskal yang masih tergolong rendah akibat ketergantungan pada dana transfer pusat. Untuk mengatasi inefisiensi struktural tersebut, pemerintah daerah mengimplementasikan Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang berfokus pada reklasifikasi pajak menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan rasionalisasi retribusi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain quasi-eksperimen one-group pretest-posttest pada data realisasi anggaran tahun 2021-2025. Analisis data dilakukan menggunakan Welch’s t-test untuk mengakomodasi guncangan struktural dan heteroskedastisitas, serta Hedges’ g untuk estimasi ukuran efek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan baru berhasil meningkatkan rata-rata penerimaan pajak daerah secara masif, didorong oleh mekanisme Opsen dan penyederhanaan administrasi. Meskipun uji statistik menghasilkan p-value sekitar 0,15 yang dipengaruhi oleh ukuran sampel yang kecil, nilai Hedges’ g sebesar 1,38 mengonfirmasi adanya dampak positif dengan magnitudo yang sangat besar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rasionalisasi pungutan daerah dan reklasifikasi pajak efektif dalam mengurangi ilusi fiskal dan memutus siklus flypaper effect, yang diproyeksikan mampu meningkatkan rasio kemandirian fiskal Banyuwangi hingga 21,31 persen pada tahun 2025.