Peran Notaris Untuk Mencegah Klien Dalam Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

Abstract

Posisi Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik sekaligus pihak pelapor (gatekeeper) dalam sistem pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menciptakan dilema hukum dan etika yang serius. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan jabatan (rahasia jabatan) berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) berbenturan dengan kewajiban untuk melaporkan transaksi mencurigakan (suspicious transaction report/STR) kepada PPATK berdasarkan Undang-Undang TPPU dan Peraturan Pemerintah tentang Pihak Pelapor. Berdasarkan dari hal tersebut tertarik untuk dianalisis (1) Bagaimana peran hukum notaris sebagai gatekeeper dalam mencegah tindak pidana pencucian uang oleh klien, (2) Bagaimana batasan kewajiban notaris antara rahasia jabatan dan kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan, (3) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan peran pencegahan TPPU. Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Perbandingan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah dengan menggunakan tiga bentuk sumber bahan hukum, pertama adalah sumber bahan hukum primer mencakup Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan, sumber bahan hukum skunder yang terdiri dari buku, jurnal, tesis, disertasi serta teori menurut ahli hukum, dan terakhir adalah sumber bahan hukum tersier yang berasal dari situs website yang berkaitan dengan penelitian tesis ini, kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis bahan hukum. Hasil penelitian tesis ini menyatakan bahwa Penelitian ini menemukan bahwa Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban yang multi-aspek (perdata, pidana, administratif, dan etik) atas akta yang dibuat bagi pihak pelaku TPPU, namun kerangka hukum yang ada menimbulkan ketidakpastian dan ketidakberimbangan. Disharmoni regulasi telah menempatkan Notaris pada posisi rentan antara dua rezim kewajiban yang paradoksal. Saran dari penelitian Tesis ini merekonstruksi dan merumuskan prinsip hukum harmonisasi yang efektif dan proporsional, yakni prinsip "due diligence terbatas berbasis risiko" yang dilengkapi dengan jaminan perlindungan hukum (safe harbour) bagi Notaris yang melapor dengan itikad baik. Prinsip ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan pedoman operasional bagi Notaris dalam menjalankan peran preventifnya, sekaligus melindunginya dari risiko hukum yang tidak proporsional, sehingga efektivitas Notaris sebagai gatekeeper pencegahan TPPU dapat diwujudkan.