Prosedur Administrasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan di Kota Batu

Abstract

PBJT atas jasa perhotelan merupakan salah satu pajak yang berkontribusi besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena Kota Batu merupakan tempat wisata yang menjadikan hotel sebagai fasilitas peningapan bagi wisatawan. Diperlukan prosedur administrasi yang tertib agar pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat berjalan sesuai ketentuan. Badan Pendapatan Daerah Kota Batu mengelelola pemungutan PBJT atas jasa perhotelan menggunakan sistem Self Assessment, yaitu suatu sistem dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan pajak terutangnya. Prosedur administrasi PBJT atas jasa perhotelan dimulai dengan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagai identitas resmi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah. Setelah dikukuhkan menjadi Wajib Pajak Daerah, Wajib Pajak menyampaikan laporan omzet setiap masa pajak melalui website SI-Lapor Pajak. Berdasarkan data yang telah dilaporkan, sistem menghitung besarnya pajak terutang sesuai dengan tarif PBJT atas jasa perhotelan yang berlaku sehingga Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran melalui metode pembayaran yang telah disediakan. Setelah pembayaran berhasil dilakukan, status pembayaran pada sistem akan berubah menjadi paid sebagai bukti bahwa kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak telah diselesaikan. Seluruh tahapan administrasi tersebut berada di bawah pengawasan Badan Pendapatan Daerah Kota Batu untuk memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan dilaksanakan melalui pemantauan secara berkala oleh petugas pengawasan, serta pemanfaatan tapping box sebagai alat untuk membandingkan data transaksi yang terjadi dengan omzet yang dilaporkan. Dengan adanya pengawasan tersebut, potensi terjadinya pelanggaran, seperti pelaporan omzet yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dapat diminimalkan sehingga mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah. (Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 1949/DST/UN25.B.2/SP/2026, Program Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember)