Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akunbilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi pemerintah desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Dalam konteks otonomi daerah, dana desa memiliki peran penting sebagai sumber pembiayaan pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel oleh aparat pemerintah desa dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta didukung oleh pemanfaatan teknologi Informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan explanatory research. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 11 desa di Kecamatan Bangsalsari. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya, semakin baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparat desa, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, partisipasi masyarakat juga memiliki pengaruh positif yang signifikan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan penggunaan dana desa mendorong pemerintah desa untuk lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam pengelolaan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Teknologi informasi memudahkan proses pencatatan, pelaporan, dan penyebaran informasi kepada publik secara lebih cepat dan akurat. Hal ini meningkatkan transparansi dan memperkuat pengawasan publik terhadap penggunaan dana desa.