Analisis Otonomi Daerah pada Sektor Keuangan di Kabupaten Sidoarjo

Abstract

Otonomi daerah dapat dikatakan sebagai perwujudan kebijakan pemerintah daerah untuk senantiasa melakukan peningkatan pelayanan kepada masayarakat serta peningkatan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut dengan mengubah tingkat kehidupan ekonomi masyarakat yang masih rendah menjadi lebih baik. Adanya konsekuensi bertambahnya daerah otonom adalah dengan meningkatnya pula pengeluaran APBN untuk daerah otonom berupa Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, dan lain-lainnya). Hal tersebut terjadi dikarenakan daerah otonom masih mengandalkan pendanaan dari Pemerintah Pusat bahkan hingga diatas 95%. Namun di sisi lain adanya per Undang Undangan yang baru seperti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang mengatur tentang penugasan belanja wajib yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah membuat ruang gerak fiskal dari Pemerintah Daerah menjadi terbatas, sehingga daerah tersebut tidak dapat melaksanakan pembangunan serta pembiayaan untuk daerahnya yang berdasarkan pada visi dan misi daerah yang berdasar pada aspirasi masyarakat daerah atau dapat dikatakan daerah tersebut tidak maksimal dalam melaksanakan otonomi daerahnya pada sektor keuangan. Adanya perbedaan antara hasil evaluasi oleh Dirjen Otda Kemendagri dengan data IPM Kabupaten Sidoarjo ini menjadi alasan peneliti mengapa memilih Kabupaten Sidoarjo sebagai lokasi penelitian. Peneliti ingin menganalisis apakah hal tersebut dikarenakan adanya penugasan pendapatan dan belanja wajib dari Pemerintah Pusat, yang menyebabkan ruang gerak fiskal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjadi terbatas sehingga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih belum maksimal dalam melakukan pembangunan pada beberapa bidang yang menjadi permasahan bagi masyarakat Sidoarjo.