Kekuatan Alat Bukti Kwitansi dan Bukti Transfer dalam Perjanjian Utang-Piutang Tidak Tertulis (Studi Putusan Nomor 36 /Pdt.G/PN. Tjk)

Abstract

Perjanjian utang-piutang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Banyak orang melakukan kesepakatan utang-piutang hanya secara lisan atau tidak tertulis berlandaskan kepercayaan, seiring perubahan dinamika sosial. Praktik ini sering menimbulkan permasalahan ketika salah satu pihak membantah adanya hubungan hukum tersebut. Indonesia sebagai negara hukum yang menempatkan surat sebagai bukti utama dalam perkara perdata, namun ketiadaan kontrak tertulis menyulitkan kreditur untuk menuntut haknya. Penelitian ini memfokuskan pada kedudukan kwitansi dan bukti transfer sebagai alat bukti dalam utang-piutang tanpa akta tertulis serta pada mekanisme pembuktian wanprestasi dalam sengketa tersebut. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang menganalisis aturan hukum dan pelaksanaannya dalam sengketa perdata tanpa akta autentik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yakni pendekatan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada KUHPerdata, HIR, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pendekatan konseptual menelaah teori pembuktian, syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, konsep wanprestasi, serta kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Peneliti juga menelaah Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Tjk dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2070 K/Pdt/2016 untuk mendukung analisis normatif dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kwitansi dan bukti transfer memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah dan saling melengkapi dalam membuktikan penyerahan uang serta eksistensi hubungan utang-piutang tanpa akta tertulis. Kwitansi berkedudukan sebagai akta di bawah tangan yang mengakui adanya xix penerimaan sejumlah uang, sedangkan bukti transfer merupakan dokumen elektronik yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembuktian wanprestasi pada perjanjian utang-piutang tidak tertulis menuntut lima tahap sistematis: pembuktian hubungan hukum, pembuktian jenis prestasi, pembuktian kegagalan prestasi, pembuktian kelalaian melalui somasi, serta penguraian akibat hukum. Somasi dalam kerangka ini berfungsi sebagai teguran resmi untuk menempatkan debitur dalam keadaan lalai demi hukum, bukan sebagai alat bukti utama yang menciptakan utang pokok. Pengadilan menolak tuntutan ganti rugi berupa bunga karena tidak ada klausula tertulis yang mengatur presentasi denda, sesuai Pasal 1767 KUHPerdata. Saran penelitian ini dirumuskan dalam dua poin. Pertama, bagi masyarakat yang melakukan transaksi utang-piutang lisan sebaiknya memanfaatkan kolom berita transfer elektronik untuk menulis kualifikasi dana secara jelas sebagai pinjaman atau utang pada kwitansi konvensional, keterangan tentang tujuan dana dan identitas lengkap pihak harus ditegaskan untuk menghindari risiko penyangkalan. Kedua, bagi praktisi hukum dan hakim dalam menangani perkara serupa, mengedepankan penemuan kebenaran materiil melalui pengujian berlapis terhadap alat bukti yang diajukan, demi mencegah kesalahan kesimpulan dan memberi perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak.