Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kabupaten Banyuwangi

Abstract

Berdasarkan hasil pelaksanaan PKN di Kabupaten Banyuwangi, dapat disimpulkan bahwa penyusunan APBD dimulai dari penetapan RKPD, dilanjutkan dengan penyusunan dan kesepakatan KUA-PPAS bersama DPRD, hingga penetapan Perda dan Perbup setelah evaluasi Gubernur Jawa Timur. Kegiatan PKN berfokus pada verifikasi dokumen DPPA yang memiliki mekanisme serupa dengan verifikasi RKA, meliputi pemeriksaan kesesuaian kode rekening, indikator kegiatan, standar harga, anggaran kas, dan aspek teknis lainnya. Selain itu, ditemukan kendala minor pada SKPD berupa kesalahan teknis dan ketidaksesuaian dokumen sehingga diperlukan sosialisasi, pendampingan, dan evaluasi berkala oleh BPKAD untuk meningkatkan kualitas penyusunan serta verifikasi anggaran.