Eksekusi Lelang Objek Hak Tanggungan Di Bawah Harga Pasar (Studi Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/Pn Byw)

Abstract

Eksekusi lelang objek hak tanggungan di bawah harga pasar kerap menimbulkan persoalan, terutama dari sisi debitur yang merasa dirugikan haknya. Ketimpangan antara kedudukan hukum kreditur dan debitur menjadi isu sentral, di mana kreditur sebagai pemegang hak preferen memiliki kewenangan yang lebih besar, termasuk dalam menentukan waktu dan nilai lelang. Meskipun lelang tersebut sah secara hukum selama hasilnya mencukupi untuk melunasi utang, pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi debitur sebagai pihak yang secara posisi lebih lemah seperti halnya tercermin dalam perkara nomor 249/Pdt.G/2022/PN Byw. Dengan begitu muncul beberapa permasalahan, tentang bagaimana kepastian hukum eksekusi lelang objek hak tanggungan di bawah harga pasar?, bagaimana Ratio Decidendi dalam memutus perkara nomor 249/Pdt.G/2022/PN Byw?, dan Bagaimana implikasi hukum atas eksekusi lelang objek hak tanggungan di bawah harga pasar?. Tujuan dari Penulis mengangkat skripsi ini untuk mengetahui dan juga memahami kepastian hukum eksekusi lelang objek hak tanggungan di bawah harga pasar, Ratio Decidendi (pertimbangan hukum hakim) dalam memutus perkara nomor 249/Pdt.G/2022/PN Byw atas eksekusi lelang objek hak tanggungan di bawah harga pasar, dan implikasi hukum eksekusi lelang objek hak tanggungan di bawah harga pasar dalam putusan nomor 249/Pdt.G/2022/PN Byw. Penelitian yang digunakan dalam Penulisan skripsi eksekusi lelang objek hak tanggungan di bawah harga pasar (Studi Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Byw) yaitu yuridis normatif berfokus pada penerapan aturan atau norma hukum positif yang berlaku pada masyarakat. Adapun jenis pendekatan penelitian yang Penulis gunakan yaitu Pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan Pendekatan konpseptual (Conceptual approach). Bahan penelitian pada skripsi ini berfokus pada kasus di mana debitur merasa dirugikan secara materiil akibat pelaksanaan lelang eksekusi jaminan hak tanggungan yang dilakukan di bawah harga pasar. Untuk melindungi hak-hak pihak yang dirugikan, berbagai peraturan telah mengatur mekanisme dan batasan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Di antaranya, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memberikan hak kepada kreditur untuk menjual objek jaminan secara lelang apabila debitur wanprestasi. Dalam Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Byw, Majelis Hakim menilai bahwa pelaksanaan eksekusi lelang objek hak tanggungan oleh kreditur telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk dalam hal penetapan nilai limit lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Penilaian ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menyatakan bahwa nilai limit harus ditetapkan secara profesional berdasarkan hasil penilaian independen. Hakim juga mempertimbangkan bahwa meskipun harga lelang berada di bawah harga pasar, pelaksanaan lelang tetap sah secara hukum karena telah memenuhi prosedur yang ditentukan. Implikasi dari hal ini terjadi peralihan hak milik objek jaminan kepada pembeli lelang, selain itu ditolaknya gugatan debitur yang mendalilkan adanya pelanggaran hukum akibat penetapan nilai limit yang lebih rendah, majelis hakim menegaskan bahwa keberatan debitur tidak cukup untuk menggugurkan keabsahan lelang serta memberikan kepastian hukum bagi kreditur sebagai pemohon lelang serta bagi pihak pembeli sebagai pemenang lelang.