Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Objek Jaminan Fidusia yang Dijaminkan Tanpa Persetujuan dalam Perjanjian Kredit Bank

Abstract

Kegiatan pinjam meminjam uang atau lebih dikenal dengan istilah kredit, didefinisikan sebagai suatu tagihan yang timbul berdasarkan adanya kesepakatan atau persetujuan antara kreditur dengan debitur yang mewajibkan pihak debitur atau peminjam untuk melunasi sejumlah utang pokok dengan memberi bunga. Dalam kegiatan kredit sering kali berkaitan dengan jaminan, terdapat contoh kasus terkait pemberian kredit oleh bank yang objek jaminannya bukan atas nama debitur seperti yang terjadi di masyarakat, salah satunya ialah kendaraan yang digadaikan ke bank tanpa sepengetahuan pemilik sahnya. Dalam Kasus ini jaminan yang diserahkan kepada pihak Bank yaitu dokumen yang membuktikan kepemilikan atas kendaraan, pada waktu debitur tanda tangan Persetujuan Membuka Kredit di kantor BPR, debitur memberikan keterangan bahwa kendaraan bermotor sebagai objek jaminan yang dibuktikan dengan BPKB tersebut adalah milik debitur, namun kenyataannya jaminan tersebut adalah milik pihak ke tiga. Dalam hal ini, jika jaminan yang digunakan adalah milik pihak ketiga (orang lain), wajib ada persetujuan dari pemilik barang tersebut. Pada dasarnya seseorang tidak boleh menjaminkan barang yang bukan miliknya tanpa izin. Tulisan ini menganalisis mengenai kredit bank dengan objek jaminan bukan nama debitur dengan tiga fokus yang Pertama, apa akibat hukum pengikatan objek jaminan milik pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik dalam perjanjian kredit bank. Kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik sah objek jaminan yang objeknya dieksekusi akibat wanprestasi debitur. Ketiga, bagaimana kontruksi ideal pengaturan dan mekanisme perlindungan hukum bagi pemilik objek jaminan milik pihak ketiga dalam perjanjian kredit bank.Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang berfokus untuk mengkaji bahan pustaka dan data sekunder berupa norma dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah Pertama, akibat hukum pengikatan objek jaminan milik pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik dalam perjanjian kredit bank ialah dapat dilihat dari hubungan bank dengan debitur, hubungan debitur dengan pemilik objek, dan hubungan bank dengan pemilik objek. Dari tiga hubungan tersebut dapat dianalisis bahwa yang bertanggungjawab ialah debitur sebagai nasabah jika menggunakan benda milik pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik dan Bank sebagai kreditur juga ikut bertanggung jawab apabila terbukti lalai menerapkan prinsip kehati-hatian, tidak memverifikasi kepemilikan, atau tetap menerima jaminan yang tidak ada persetujuan pemilik. Akibat hukumnya, pemilik objek berhak menuntut debitur untuk mengembalikan benda miliknya, meminta pembatalan penggunaan benda sebagai jaminan, serta menuntut ganti rugi atas seluruh kerugian. Kedua, Perlindungan hukum bagi pemilik sah objek jaminan dilakukan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui kewajiban verifikasi kepemilikan objek jaminan dan pembuatan perjanjian jaminan secara autentik atau persetujuan tertulis sebelum objek dibebankan sebagai jaminan. Perlindungan represif dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum, perlawanan terhadap eksekusi, gugatan pembatalan pengikatan jaminan, tuntutan pengembalian objek, dan ganti rugi apabila pemilik dirugikan. Ketiga, Kontruksi ideal pengaturan dan mekanisme perlindungan hukum bagi pemilik objek jaminan milik pihak ketiga dalam perjanjian kredit bank ialah bank harus menerapkan prinsip keterbukaan (transparency) kepada pemilik jaminan. Selain itu, untuk konsep perlindungan hukum ke depan perlu diarahkan pada model pengikatan jaminan yang mewajibkan bank memverifikasi identitas, kepemilikan, status objek, dan persetujuan pemilik sah sebelum menerima objek jaminan. Serta diberikannya sanksi dan tanggung jawab bagi debitur yang melaksanakan kredit bank dengan objek jaminan bukan atas debitur. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulan bahwa Pertama, akibat hukum pengikatan objek jaminan milik pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik dalam perjanjian kredit ialah memberikan hak kepada pemilik sah objek untuk menuntut pemulihan hak kepemilikannya melalui pengembalian benda yang digunakan tanpa hak, mengajukan pembatalan terhadap pembebanan jaminan atas benda tersebut, serta menuntut ganti kerugian kepada pihak yang bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialaminya. Kedua, Perlindungan hukum bagi pemilik sah objek jaminan dilakukan melalui perlindungan preventif dan represif. Ketiga, pengaturan dan mekanisme perlindungan hukum bagi pemilik objek jaminan milik pihak ketiga dalam perjanjian kredit bank ialah bank harus menerapkan prinsip keterbukaan (transparency) kepada pemilik jaminan