Determinan Ketimpangan Antarwilayah di Provinsi Jawa Timur

Abstract

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang mengakibatkan terjadinya kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk dalam jangka panjang yang disertai juga dengan adanya perbaikan suatu sistem kelembagaan. Salah satu indikator yang digunakan sebagai tolak ukur kesuksesan pembangunan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada dasarnya, setiap daerah memiliki perbedaan potensi dan kandungan alam, serta keadaan demografi yang berbeda-beda, sehinggal hal tersebut menyebabkan perkembangan ekonomi di setiap daerah berbeda-beda. Adanya berbedaan tersebut mengakibatkan terjadinya ketimpangan antarwilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dari investasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, serta belanja daerah terhadap ketimpangan antarwilayah, serta merumuskan skenario dalam mengakselerasi reduksi ketimpangan antarwilayah di Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari data cross section mencakup 38 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur, serta data time series dalam kurun waktu 2012-2022 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Kementrian Keuangan (KEMENKEU), serta NSWI (National Single Window For Investment). Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel dan pendekatan sistem dinamik, dengan metode terbaik yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM) dengan diberi pembobot cross-section weight. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap ketimpangan, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja dan belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan antarwilayah di Provinsi Jawa Timur. Skenario yang dilakukan untuk mengakselerasi reduksi ketimpangan di masa yang akan datang adalah skenario struktur. Berdasarkan skenario tersebut, ketimpangan antarwilayah di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan di masa mendatang dengan mengasumsikan pertumbuhan positif pada laju investasi, TPAK, serta belanja daerah yang dilakukan dengan upaya pemerataan di semua wilayah pada setiap tahunnya.